PANGKALAN BUN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera”, kegiatan ini memperkuat kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan literasi, inklusi keuangan, dan pelindungan konsumen.
Kegiatan tersebut melibatkan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia (BI), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), lembaga jasa keuangan (LJK), perguruan tinggi, satuan pendidikan, serta mitra strategis lainnya.
Puncak BIK juga bertepatan dengan rangkaian World Investor Week (WIW) dan Bulan Dana Pensiun sebagai momentum untuk memperkuat kebiasaan menabung, investasi yang bijak, dan perencanaan keuangan jangka panjang.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz menegaskan bahwa perluasan akses keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, akses terhadap produk dan layanan keuangan perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai agar masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan sesuai kebutuhan dan profil risiko.
“Inklusi keuangan bukan sekadar memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan, tetapi bagaimana akses tersebut dimanfaatkan secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Melalui momentum BIK, World Investor Week, dan Bulan Dana Pensiun, kami mendorong masyarakat untuk membangun kebiasaan menabung, memahami investasi, serta merencanakan masa pensiun sejak dini sebagai fondasi ketahanan finansial jangka panjang,” terang Primandanu, Selasa (20/10/2026).
Perkembangan sektor jasa keuangan di Kalimantan Tengah turut menunjukkan tren positif. Jumlah investor pasar modal meningkat dari 130.330 investor pada Agustus 2025 menjadi 277.328 investor pada Agustus 2026.
Kabupaten Kotawaringin Barat menyumbang 32.800 investor atau 11,83 persen dari total investor di Kalimantan Tengah, menempati posisi ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas.
Nilai transaksi saham di Kabupaten Kotawaringin Barat juga meningkat dari Rp13,29 miliar pada Agustus 2025 menjadi Rp20,16 miliar pada Agustus 2026.
Sementara itu, aset dana pensiun di Kalimantan Tengah tumbuh 3,9 persen, dari Rp114,84 miliar menjadi Rp119,42 miliar pada periode yang sama.
Perkembangan ini mencerminkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun aset dan mempersiapkan masa depan, yang perlu disertai pemahaman mengenai risiko dan manfaat produk keuangan.
Bupati Kotawaringin Barat, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Rody Iskandar mengapresiasi penyelenggaraan Puncak BIK 2026 sebagai upaya memperluas akses keuangan sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, dan dunia usaha dalam meningkatkan literasi serta memperluas akses keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM, generasi muda, penyandang disabilitas, dan masyarakat perdesaan. Dengan akses keuangan yang semakin merata, perekonomian daerah diharapkan dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan,” terang Rody.
Rangkaian BIK 2026 juga diisi kegiatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan aksi sosial. Kegiatan tersebut meliputi Lomba Inovasi Inklusi Keuangan untuk mendorong solusi kreatif dalam memperluas akses keuangan serta lomba mewarnai edukatif bagi penyandang disabilitas sebagai sarana pengenalan lembaga jasa keuangan dan pentingnya menabung sejak dini.
Selain itu, OJK bersama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan lembaga jasa keuangan melaksanakan kegiatan pasca-inkubasi Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Tanjung Putri.
Program ini ditujukan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Edukasi keuangan juga dilaksanakan di Sekolah Khusus Negeri 1 Pangkalan Bun guna menanamkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan sejak dini.
Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan tersebut turut disertai penyerahan bantuan kemanusiaan kepada Masyarakat Peduli Api Desa Tanjung Putri untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pada puncak kegiatan, OJK menyelenggarakan talkshow keuangan secara hybrid dengan total 400 peserta yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), aparatur sipil negara (ASN), serta perwakilan asosiasi industri. Narasumber berasal dari OJK, BI, BEI, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Pembahasan mencakup tugas dan fungsi OJK, pengenalan produk dan layanan jasa keuangan, kewaspadaan terhadap kejahatan keuangan digital dan aktivitas keuangan ilegal, serta pentingnya investasi dan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam mendukung perencanaan keuangan jangka panjang.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan stan layanan keuangan dari lembaga jasa keuangan sektor perbankan dan pasar modal. Melalui fasilitas ini, peserta dapat memperoleh informasi, berkonsultasi, serta mengenal berbagai produk dan layanan keuangan formal sesuai kebutuhan.
Kehadiran stan layanan diharapkan dapat mendekatkan masyarakat dengan penyedia jasa keuangan sekaligus membantu mereka memahami pilihan produk yang tersedia.
Melalui Puncak BIK 2026, OJK Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, KADIN, lembaga jasa keuangan, perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan mitra strategis lainnya.
Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas akses keuangan secara merata, meningkatkan literasi dan pelindungan konsumen, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi daerah.
“Dengan akses yang semakin terbuka dan pemahaman keuangan yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak untuk membangun ketahanan finansial dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” tandas Rody.(sct)
