PALANGKARAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) menggelar rapat koordinasi daring dalam rangka mendukung dan menyukseskan Program Huma Betang sebagai program strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Sabtu (17/1/2026).
Rapat yang diikuti lebih dari 400 pengawas pembina serta kepala SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) se-Kalimantan Tengah ini membahas evaluasi Program Sekolah Gratis yang telah berjalan, sekaligus persiapan penguatan Koperasi Sekolah, Teaching Factory, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan unit penunjang layanan pendidikan lainnya.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo menyampaikan bahwa sepanjang 2025 implementasi Program Sekolah Gratis menunjukkan beragam praktik di lapangan.
“Di beberapa sekolah, ada yang benar-benar tidak memungut BPP sama sekali, dan itu patut kita apresiasi,” ujar Reza.
Ia mengungkapkan bahwa terdapat sekolah yang sepenuhnya membebaskan peserta didik dari pungutan Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) dengan mengandalkan pendanaan dari BOSP dan BOSDA.
Namun demikian, Reza menjelaskan bahwa masih terdapat sekolah yang menerapkan BPP dengan skema subsidi silang.
Peserta didik dari keluarga mampu tetap dikenakan BPP, sementara siswa dari keluarga tidak mampu dibebaskan dari pungutan tersebut.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang bijak dalam menjaga keberlanjutan layanan pendidikan.
“Ini langkah yang sangat luar biasa dan harus kita apresiasi bersama. Kita semua harus sadar bahwa pendidikan adalah sektor yang selalu menjadi sorotan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Reza juga menyoroti tantangan keterbatasan anggaran yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Ia memaparkan bahwa APBD Kalteng mengalami penurunan signifikan dari Rp10,2 triliun menjadi sekitar Rp5,3 triliun, yang berdampak langsung pada alokasi anggaran pendidikan.
Dari mandatory 20 persen yang sebelumnya sekitar Rp2,3 triliun, kini hanya tersisa sekitar Rp1,3 triliun.
“Artinya ada penurunan hampir Rp1 triliun atau sekitar 45 persen, dan ini tentu menjadi tantangan besar bagi kami,” ungkap Reza menambahkan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan.
Reza menyebutkan tingkat kepuasan peserta didik di Kalimantan Tengah saat ini mencapai 97,3 persen dan harus terus dipertahankan.
“Ini bukan kehebatan saya atau dinas semata, tetapi hasil kerja bersama. Ketika kita kompak, solid, dan memiliki visi yang sama, maka tujuan meningkatkan kualitas pendidikan akan tercapai,” katanya lebih dalam.
Reza juga mengakui bahwa pengelolaan dana BOS dan BOSDA di masa lalu masih menimbulkan stigma negatif di masyarakat.
Oleh karena itu, Disdik Kalteng terus mendorong transparansi melalui pemanfaatan platform PENA Kalteng agar pengelolaan anggaran sekolah lebih akuntabel dan dapat dipantau bersama.
Dirinya juga menambahkan bahwa hasil evaluasi internal menunjukkan sebagian besar alokasi dana masih terserap untuk kebutuhan operasional sekolah, seperti pembayaran guru honorer dan administrasi, sehingga belum sepenuhnya dirasakan langsung oleh peserta didik. Hal ini menjadi perhatian serius Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran.
“Pak Gubernur menginginkan agar bantuan sekolah gratis ini benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita, khususnya peserta didik tidak mampu dan mereka yang berada di wilayah pedalaman,” pungkas Reza.
Melalui rapat koordinasi ini, Disdik Kalteng berharap sinergi antara dinas, pengawas, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik semakin kuat dalam mewujudkan layanan pendidikan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.(sct)
