PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dijalankan di beberapa provinsi oleh Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya, untuk mendukung Asta Cita terkait pembangunan sumber daya manusia.
Oleh karenanya, program makan bergizi gratis inipun diharapkan implementasinya dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), termasuk Kota Palangka Raya.
“Sebagai anggota legislatif, kami mendukung penuh program ini, karena merupakan prioritas dari Presiden dan Wakil Presiden,” ungkap Syaufwan, Kamis.
Menurutnya, program ini dianggap sebagai langkah positif yang dapat mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak-anak. Khususnya dalam hal gizi, yang mendukung keberhasilan mereka dalam belajar.
“Guna mendukung program ini, maka Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya kita harap dapat menyiapkan sarana prasarana pendukung. Seperti dapur umum, tetapi tentunya ini membutuhkan lahan,” tambahnya.
Disebutkan Syaufwan, untuk ketersediaan dapur umum setidaknya bangunannya memiliki ukuran yaitu 15 x 15 meter dan 20 x 20 meter, dan jumlahnya harus perlu lebih banyak guna memaksimalkan pelaksanaan program makan bergizi gratis tersebut.
“Terutama di kecamatan dengan jumlah peserta didik tinggi. Seperti Jekan Raya, yang memiliki lebih dari 20 ribu peserta didik, tentu harus didukung sarana dapur umum yang banyak,” ujarnya.
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini mencontohkan keberadaan dapur umum di Kota Semarang, Jawa Tengah yang sempat ia tinjau saat perjalanan dinas. Menurutnya, di Semarang untuk satu dapur umum mampu melayani radius hingga lima kilometer.
Ia menilai, dapur di Palangka Raya berpotensi menjangkau radius lebih luas, tergantung lokasi dan tingkat kepadatan penduduk. “Jika dibangun di area padat penduduk, cakupannya mungkin lebih kecil karena kebutuhan yang lebih tinggi,” ujarnya.
Terlepas dari itu menurut Syaufwan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat guna memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak yang membutuhkan. (Juk/*)
