PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya mengambil langkah efisiensi dan inovasi menyusul turunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang dipotong hingga Rp253 miliar.
“Kita akan lakukan efisiensi, rasionalisasi belanja operasional, optimalisasi aset pemerintah melalui kerja sama dengan pihak ketiga, serta memperkuat akses pada program bantuan pemerintah pusat,” kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin Kamis (25/9/2025).
Dijelaskan Fairid bahwa kebijakan ini tidak akan mengurangi mutu pelayanan publik maupun pembangunan daerah.
Fairid menekankan bahwa efisiensi diarahkan untuk menjaga kesinambungan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Skala prioritas ditetapkan agar anggaran yang terbatas dapat memberi dampak nyata.
“Belanja operasional yang bisa ditekan akan dialihkan untuk mendukung program yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, aset milik daerah yang belum optimal akan dikelola lebih produktif melalui kemitraan dengan pihak swasta maupun lembaga lain.
Langkah ini dinilai strategis karena tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga membuka peluang investasi dan lapangan kerja.
Dirinya juga menyebutkan pentingnya memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mengakses berbagai program lintas sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
“Sinergi dengan pusat menjadi salah satu solusi meringankan beban fiskal daerah,” tegasnya.
Meski pemangkasan TKD berpengaruh pada sejumlah rencana pembangunan, ia memastikan Pemkot tetap berkomitmen menuntaskan program prioritas.
“Masyarakat kami harapkan bersabar apabila peningkatan jalan dan drainase dijalankan bertahap. Pemerintah akan terus berupaya menjaga pembangunan tetap on track,” pungkas Fairid.(sct)
