KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan menyatakan komitmennya dalam mendukung pengendalian inflasi dan percepatan program nasional 3 Juta Rumah.
Hal tersebut disampaikan Plt. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Markurius Abednegoe saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program perumahan rakyat, Selasa (19/8/2025).
Markurius Abednegoe menyampaikan bahwa Pemkab Katingan akan terus mendukung kebijakan pemerintah pusat melalui langkah konkret di daerah.
“Stabilitas harga kebutuhan pokok akan menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Sementara penyediaan rumah layak akan meningkatkan kualitas hidup. Untuk itu, Pemkab Katingan berkomitmen mendukung penuh pengendalian inflasi sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Program 3 Juta Rumah,” ujarnya.
Menurutnya, pengendalian inflasi dan penyediaan rumah layak merupakan isu fundamental bagi kesejahteraan masyarakat.
Markurius menambahkan, upaya strategis terus dilakukan melalui perangkat daerah terkait, di antaranya penguatan cadangan pangan, operasi pasar, serta dukungan pembangunan perumahan inklusif sesuai kebutuhan masyarakat lokal.
Dengan sinergi pusat dan daerah, diharapkan kebijakan pengendalian inflasi berjalan lebih efektif, sementara program penyediaan rumah rakyat mampu menjawab kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Katingan.
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, ini diikuti pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia secara virtual.
Dalam arahannya, Tomsi menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mendukung pembangunan perumahan rakyat.
“Inflasi tidak bisa dibiarkan mengganggu daya beli masyarakat. Pemerintah daerah harus aktif memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasaran, menjaga distribusi, dan mengkomunikasikan perkembangan harga dengan baik,”
“Demikian pula program 3 Juta Rumah, ini bukan hanya target angka, tetapi wujud hadirnya negara dalam menjamin hak dasar masyarakat untuk mendapatkan hunian layak,” tegas Tomsi Tohir.(sct)
