PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) menerima kunjungan dari Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI pada Kamis (20/2/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat analisis terkait kebijakan sekolah gratis yang diterapkan di Kalteng, sebagai bahan masukan bagi DPR RI dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif.
Tiga perwakilan dari Pusat Analisis Keparlemenan, yakni Elga Andina, Shanti Dwi Kartika, dan Adib Hermawan, hadir dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pintar lantai II Kantor Disdik Kalteng.
Analisis Legislatif Ahli Madya, Elga Andina, menjelaskan bahwa pihaknya mendukung Komisi X DPR RI dalam melakukan evaluasi kebijakan pendidikan, termasuk program sekolah gratis. Menurutnya, Kalteng dinilai sebagai salah satu daerah yang cukup maju dalam penerapan kebijakan ini.
“Komisi X ingin memahami implementasi kebijakan pendidikan dari berbagai daerah, tidak hanya kota-kota besar, sehingga kebijakan yang dibuat bisa lebih menyeluruh dan bermanfaat bagi semua,” ujar Elga.
Sementara itu, Plt. Kadisdik Kalteng Muhammad Reza Prabowo, yang diwakili Kepala Bidang SMK, Tutang, memaparkan bahwa sekolah gratis merupakan salah satu program prioritas Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wagub H. Edy Pratowo. Program ini akan dilanjutkan oleh Gubernur terpilih H. Agustiar Sabran dan Wagub H. Edy Pratowo.
Program ini bertujuan untuk meringankan beban biaya operasional sekolah, meningkatkan akses serta kualitas layanan pendidikan, dan membantu siswa dari keluarga kurang mampu. Pembiayaan program ini bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang didanai APBN, Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan dari APBD, serta BOSDA untuk memastikan sekolah bebas pungutan, khususnya di jenjang pendidikan menengah dan khusus. (Mita)
