PALANGKARAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) periode 2025–2030 sebagai upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana di wilayah kota.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, menegaskan forum ini menjadi jawaban atas kompleksitas penanganan bencana yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah sendiri.
“Kota Palangka Raya tercatat sebagai wilayah dengan potensi bencana cukup tinggi, terutama banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta angin puting beliung,”
“Bencana-bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Budi di Aula BPBD, Rabu (28/5/2025).
Menurutnya, FPRB menjadi media koordinasi bersama yang akan mendorong efektivitas penanggulangan bencana melalui pendekatan partisipatif, berbasis data, dan berkelanjutan.
“Kepengurusan FPRB ini telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Palangka Raya dan menjadi dasar hukum dalam menjalankan peran strategis pencegahan serta kesiapsiagaan bencana,” jelasnya.
Forum ini diisi oleh 106 anggota dari unsur TNI, Polri, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, serta kelompok relawan seperti TSAK dan MPA.
“FPRB menjadi wadah strategis untuk menyatukan peran dan komitmen semua pihak demi mewujudkan Palangka Raya yang tangguh terhadap bencana,” tandas Budi.(sct)
