PALANGKARAYA – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, M. Ansyari menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan ekonomi yang semakin berkembang.
“Kolaborasi seluruh pihak dinilai menjadi kunci untuk mencegah kerugian masyarakat akibat aktivitas keuangan ilegal,” kata M. Ansyari belum lama ini.
Menurut Ansyari, berbagai modus penipuan masih kerap ditemukan di tengah masyarakat, mulai dari investasi bodong, pinjaman online ilegal, hingga peredaran uang palsu.
Kondisi tersebut membutuhkan perhatian bersama karena berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar.
Ia menilai meningkatnya aktivitas ekonomi digital dan kemudahan akses layanan keuangan harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat terhadap berbagai risiko kejahatan yang dapat terjadi. Karena itu, edukasi dan pengawasan perlu terus diperkuat secara berkelanjutan.
“Kasus-kasus seperti ini sangat meresahkan. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, sementara pemerintah dan aparat penegak hukum harus memperkuat pengawasan,” ujarnya menambahkan.
Ansyari mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima berbagai tawaran investasi maupun pinjaman yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.
Menurutnya, masyarakat harus memastikan legalitas dan kredibilitas pihak yang menawarkan produk atau layanan keuangan tersebut.
Dirinya menegaskan bahwa banyak praktik penipuan memanfaatkan kurangnya informasi dan rendahnya tingkat kewaspadaan masyarakat.
Oleh sebab itu, setiap tawaran yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebaiknya diteliti terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.
“Jangan mudah tergoda dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Tawaran seperti itu sering kali menjadi jebakan penipuan,” tegasnya.
Selain mengingatkan bahaya investasi ilegal, Ansyari juga menyoroti pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam melakukan transaksi menggunakan uang tunai.
Ansyari meminta masyarakat untuk selalu memeriksa keaslian uang yang diterima, terutama saat bertransaksi dengan pihak yang belum dikenal.
Menurutnya, kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu menjadi langkah penting untuk mencegah kerugian yang lebih luas.
Masyarakat juga diharapkan tidak ragu melaporkan setiap temuan yang mencurigakan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Kalau ada temuan indikasi uang palsu, segera laporkan kepada pihak berwenang agar tidak semakin meluas dan merugikan orang lain,” katanya.
Lebih lanjut, Ansyari menyampaikan bahwa DPRD Kalimantan Tengah mendukung berbagai langkah pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan terhadap aktivitas keuangan dan meningkatkan perlindungan masyarakat dari praktik ekonomi ilegal.
Penguatan regulasi dan pengawasan dinilai penting untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih aman dan terpercaya.
Perlunya koordinasi yang erat antara berbagai lembaga terkait, termasuk aparat penegak hukum, otoritas pengawas sektor keuangan, dan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut diperlukan agar upaya pencegahan dan penindakan dapat berjalan secara efektif.
“Kolaborasi antara kepolisian, OJK, dan pemerintah daerah mutlak diperlukan. Dengan kerja sama yang baik, kejahatan ekonomi dapat diminimalisir bahkan dicegah sejak dini,” ungkapnya lebih dalam.
Ansyari optimistis ancaman praktik ekonomi ilegal dapat ditekan apabila seluruh pihak menjalankan peran masing-masing secara maksimal.
Menurutnya lagi, kombinasi antara meningkatnya kewaspadaan masyarakat, dukungan regulasi yang kuat, dan tindakan tegas aparat akan menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan ekonomi masyarakat di Kalimantan Tengah.
“Dengan kesadaran masyarakat yang semakin baik serta dukungan pengawasan yang kuat dari seluruh pihak, berbagai praktik ekonomi ilegal dapat dicegah sehingga masyarakat lebih terlindungi dari risiko kerugian,” tandas Ansyari.(sct)
