PALANGKARAYA – DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Tengah mendorong pemerintah memperkuat hilirisasi pangan dan memastikan Program Strategis Nasional Cetak Sawah Rakyat berjalan tepat sasaran.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Kalimantan Tengah, Rendy Lesmana dalam dialog bersama dengan GMNI Kalimantan Tengah memaparkan bahwa kondisi pangan tercatat surplus signifikan di 2025.
“Produksi GKP (Gabah Kering Panen.red) Kalimantan Tengah mencapai 510.181,18 ton, sementara GKG (Gabah Kering Giling.red) berada pada angka 437.531,38 ton. Ini menegaskan bahwa kebutuhan pangan pokok masyarakat dapat kita penuhi dengan aman,” ujar Rendy dalam audiensi bersama GMNI Kalteng belum lama ini.
Ia menambahkan bahwa peningkatan produktivitas di sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah menjadi kunci tercapainya capaian angka tersebut.
Rendy kembali menjelaskan bahwa proyeksi penduduk 2,84 juta jiwa dengan konsumsi beras nasional 94 kg per kapita per tahun menempatkan kebutuhan beras Kalteng di kisaran 266 ribu ton per tahunnya.
Dengan produksi GKG yang jauh lebih tinggi, Kalteng dinilai mampu memperkuat posisi sebagai lumbung pangan penyangga untuk wilayah Kalimantan maupun luar pulau.
“Tantangannya bukan lagi hanya produksi, tetapi bagaimana menyiapkan hilirisasi dan menyerap gabah petani dengan harga yang baik,” katanya menambahkan lebih dalam.
Pembahasan kemudian mengerucut pada dua proyek hilirisasi strategis yang tengah disiapkan pemerintah daerah, diantaranya Rice Milling Plant (RMP) di Desa Lampuyang, Kotawaringin Timur, dan Rice to Rice (RtR) Plant di Desa Pantik, Pulang Pisau.
Fasilitas ini ujarnya lebih dalam lagi, dirancang untuk menghadirkan pengolahan gabah modern, mulai dari pengeringan gabah, gudang penyimpanan, sortir, hingga pengemasan premium.
Fasilitas ini lanjut Rendy dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas beras yang dihasilkan petani, sekaligus menekan kehilangan hasil pascapanen yang selama ini merugikan petani.
Disisi lain, DPD GMNI Kalteng menekankan bahwa perluasan lahan produksi harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kesiapan infrastruktur agar tidak mengulang kegagalan proyek pangan sebelumnya.
“GMNI mengapresiasi keterbukaan Dinas TPHP. Namun pembangunan pangan tidak boleh mengulang kesalahan masa lalu. Cetak Sawah harus menjadi program pro-rakyat, bukan sekadar proyek yang membebani alam dan merugikan masyarakat,” tegas Ketua DPD GMNI Kalteng, Maulana.
Maulana juga menjelaskan bahwa komitmen GMNI dalam mengawal kebijakan pangan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial organisasi mahasiswa ini.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak cukup hanya berbicara tentang produksi, tetapi juga keadilan bagi petani, tata kelola yang transparan, serta perlindungan lingkungan.
“Kami akan terus mendorong kebijakan yang menempatkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan alam sebagai fondasi utama pembangunan pangan,” ujarnya menambahkan.
Audiensi ditutup dengan kesepahaman bahwa penguatan pangan Kalteng membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah, petani, akademisi, dan masyarakat.
GMNI menyatakan komitmennya mengawal program Cetak Sawah, mengawasi potensi penyimpangan, serta memastikan kebijakan hilirisasi berjalan efektif demi stabilitas harga dan kesejahteraan petani.(red/sct)
