PALANGKARAYA – Pagi itu, di salah satu sudut pasar besar tradisional Kota Palangka Raya, Siti, seorang ibu rumah tangga, tampak tersenyum lega. Harga cabai yang beberapa bulan lalu sempat melambung kini kembali stabil.
“Alhamdulillah, sekarang harga cabai sudah lebih murah. Saya bisa beli lebih banyak tanpa takut menguras dompet,” ujarnya sambil memasukkan belanjaannya ke dalam tas, Jumat.
Kestabilan harga ini bukan terjadi begitu saja. Di balik itu, ada upaya besar yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Daerah untuk menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.
Dalam menghadapi tahun 2025, Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) optimistis bahwa langkah-langkah strategis yang telah diterapkan akan terus berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional.
“Berkat sinergi kebijakan yang tidak pernah henti dilakukan oleh TPID melalui GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan) seperti pengembangan Padi Varietas IR42 dan optimalisasi lahan rawa, serta upaya lainnya dalam mengendalikan inflasi pangan,” kata Yuliansah Andrias dalam Laporan Perekonomian Kalimantan Tengah November 2024.
Dengan pendekatan kolaboratif dan sinergitas antara Pemerintah dan masyarakat, lanjut Yuliansah harapannya inflasi di 2025 tetap terkendali, ketahanan pangan semakin kuat, dan kesejahteraan rakyat terus meningkat.
Membangun Ketahanan Pangan Bersama 2025
Di tengah berbagai tantangan ekonomi, GNPIP menjadi salah satu upaya strategis dalam rangka menjaga tingkat inflasi di sejumlah wilayah. Selain melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
GNPIP yang diinisiasi oleh Bank Indonesi (BI) tersebut bukan sekadar kebijakan, akan tetapi merupakan gerakan bersama sebuah upaya kolektif untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.
Sejak diluncurkan, GNPIP telah menjadi jembatan bagi pemerintah, pelaku usaha, petani, hingga masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketahanan pangan.
Program ini berfokus pada beberapa langkah utama, seperti meningkatkan produksi pangan dengan memberdayakan petani dan memperkuat sistem distribusi.
Memastikan stok pangan tetap terjaga, khususnya di daerah dengan risiko inflasi tinggi dan juga membangun kerja sama antar daerah untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan.
Implementasi GNPIP telah membawa dampak nyata. Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok membuat masyarakat lebih tenang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Mengutip apa yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pada kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2024 pada tanggal 29 November 2024 lalu bahwa Inflasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1 persen pada 2025 dan 2026, didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.
Pasar Murah Solusi Efektif Tekan Lonjakan Harga
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya menekan laju inflasi 2025 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah pasar murah atau pasar penyeimbang, yang diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Di berbagai daerah, pasar murah menjadi solusi yang terbukti efektif dalam menekan lonjakan harga. Melalui kerja sama dengan distributor dan pelaku usaha, pemerintah berupaya menghadirkan harga yang lebih stabil dan tidak membebani masyarakat.
Dengan berbagai langkah konkret ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis dapat menjaga inflasi tetap terkendali, memastikan daya beli masyarakat tetap kuat, serta menjaga kesejahteraan ekonomi di masing-masing daerah.
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo menyampaikan bahwa program pasar murah atau pasar penyeimbang ini menjadi salah satu langkah konkret dalam meredam kenaikan harga.
“Kita berharap kegiatan yang sudah terprogram ini dapat mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok sehari-hari,” ujar Edy Pratowo
Pengendalian Inflasi Jadi Program Prioritas 2025
Menghadapi tahun 2025, pengendalian inflasi menjadi program prioritas yang akan terus diperkuat oleh Pemerintah Daerah.
Bahkan, jika kondisi inflasi di luar ekspektasi, pemerintah memungkinkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Tetap (BTT) untuk langkah menanggulanginya.
TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Provinsi Kalimantan Tengah lanjutnya, telah menyiapkan berbagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga, khususnya pada momen-momen penting seperti bulan Ramadan, Idul Fitri, Natal, dan tahun baru.
“Kita juga rutin melakukan pengecekan harga bahan pokok di pasar. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok,” tambah.
Edy Pratowo juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng akan terus menjalankan dan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di 2025, untuk memastikan efektivitas program dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dimasa mendatang.
Menurutnya, kesiapan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, seperti tomat, cabai rawit, dan sayuran lainnya melalui pemanfaatan pekarangan rumah, dapat menjadi salah satu solusi dalam menekan angka inflasi di daerah.
“Kami terus menggelorakan gerakan menanam komoditas kebutuhan pokok di pekarangan rumah kepada masyarakat agar lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan,” ujarnya.
Selain itu, dalam mendukung ketahanan pangan di sektor peternakan, pemerintah juga saat ini sudah menyiapkan pabrik pakan ternak di beberapa daerah.
Dengan adanya fasilitas yang telah dipersiapkan tersebut, diharapkan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh pakan ternak yang berkualitas dan terjangkau.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, menjaga stabilitas harga, serta mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah yang dapat berdampak pada kenaikan inflasi.
