PALANGKARAYA – Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya, Yustinus Gunihardi menegaskan bahwa efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat bergantung pada sistem pelaksanaan yang transparan dan berpihak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
“Program ini memiliki potensi besar untuk mendukung pengusaha kecil, asalkan sistem pelaksanaannya dilakukan secara adil dan transparan,” kata Yustinus, baru-baru ini.
Ia memperingatkan bahwa tanpa prinsip keadilan dalam pelaksanaan, dikhawatirkan hanya segelintir pihak yang akan mendapatkan keuntungan dari program yang seharusnya bermanfaat luas bagi masyarakat.
“Kalau sistem seperti ini diterapkan, maka kemungkinan besar hanya pihak tertentu yang akan diuntungkan. Jadi jangan sampai seperti itu,” ujarnya tegas.
Menurut Yustinus, pelibatan UMKM dapat dimulai dengan menyusun daftar produk makanan lokal yang layak masuk dalam menu MBG, seperti kerupuk pipih atau produk khas Palangka Raya lainnya.
“Dengan cara ini UMKM lokal benar-benar mendapat manfaat ekonomi dari program ini,” jelasnya.
Ia juga mendorong agar pengelolaan MBG mengacu pada praktik baik dari daerah lain yang telah lebih dulu menjalankan program serupa, agar potensi kegagalan bisa diminimalkan.
“Jika dikelola dengan baik, program ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan perekonomian UMKM lokal,” tandas Yustinus.(sct)
