MUARA TEWEH – DPRD Kabupaten Barito Utara menegaskan bahwa penyelesaian gangguan listrik di Desa Lemo dan Desa Pendreh bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan isu pelayanan dasar yang harus diprioritaskan demi hak masyarakat atas akses energi yang stabil.
Hal ini menjadi fokus utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, S.Kom bersama perwakilan PLN Muara Teweh, H.M. Haris, dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Barito Utara, Eveready Noor, S.E belum lama ini.
Menurut Taufik, gangguan listrik yang terus berulang telah menghambat aktivitas publik, termasuk layanan pemerintahan, ekonomi warga, hingga kegiatan sosial masyarakat.
“Kami meminta PLN memberikan langkah konkret dan jadwal penanganan yang jelas agar masyarakat Desa Lemo dan Pendreh tidak terus-menerus mengalami gangguan listrik. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
RDP ini digelar sebagai bentuk keprihatinan DPRD atas kondisi yang dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut. Taufik menekankan bahwa listrik adalah penopang utama pembangunan dan stabilitas aktivitas masyarakat di wilayah terpencil.
Taufik menegaskan bahwa DPRD akan mengawal penyelesaian masalah ini hingga masyarakat benar-benar merasakan peningkatan layanan.
“Kami ingin persoalan ini segera selesai demi kenyamanan masyarakat yang selama ini terdampak gangguan listrik,” tandasnya.
PLN Muara Teweh melalui H.M. Haris menjelaskan bahwa tim teknis telah melakukan penelusuran dan menemukan beberapa titik jaringan yang memerlukan penataan ulang dan penggantian komponen. “Perbaikan akan dilakukan bertahap hingga jaringan kembali stabil,” katanya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Eveready Noor, S.E mengapresiasi inisiasi DPRD dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong percepatan penanganan.
Menurutnya, listrik adalah salah satu infrastruktur vital yang harus berjalan tanpa hambatan untuk mendukung pembangunan daerah.
Rapat menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain percepatan perbaikan jaringan, peninjauan jalur rawan gangguan, serta pelaporan rutin PLN kepada DPRD hingga permasalahan tuntas.(sct)
