PANGKALAN BUN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya terhadap pendidikan inklusif dan tanpa hambatan biaya. Dalam kunjungan kerja ke SMKN 1 Pangkalan Bun belum lama ini.
“Ijazah tidak boleh ditahan, berapa pun tunggakannya. Itu adalah hak anak-anak kita,” tegas Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo.
Kebijakan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat pemerataan akses pendidikan di Kalteng.
Dengan bebasnya ribuan ijazah, para alumni bisa segera melanjutkan studi atau melamar kerja tanpa kendala administratif.
Tak hanya itu, Gubernur lanjut Reza juga menyiapkan anggaran sebesar Rp51 miliar untuk BOSDA 2025.
Salah satu peruntukannya adalah pengadaan papan tulis interaktif yang akan dipasang di seluruh ruang kelas SMA/SMK/SKH se-Kalteng.
“Langkah ini bagian dari modernisasi pembelajaran. Siswa perlu mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan sesuai zaman,” ujar Reza.
Realisasi kebijakan ini mendapat respons positif dari masyarakat dan dunia pendidikan. Banyak orang tua menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas pembebasan ijazah anak-anak mereka.
“Ini bukti nyata bahwa pendidikan tidak hanya jadi janji politik, tapi sudah diwujudkan secara konkret di lapangan,” tandas Reza.(sct)
