PALANGKARAYA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Tengah menggagas pembentukan Lembaga Kajian Kritis sebagai wadah untuk mengkaji dampak pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan terhadap kehidupan masyarakat lokal di Kalimantan Tengah.
Gagasan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) antara jajaran PWI Kalteng dan Tim Peneliti Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) di Sekretariat PWI Kalteng, Jalan RTA Milono Km 2,5, Palangka Raya, Selasa (19/8/2026).
Ketua PWI Kalteng, Muhamad Zainal mengatakan gagasan pembentukan lembaga tersebut berangkat dari banyaknya informasi dan data yang diperoleh para jurnalis di berbagai daerah mengenai kondisi masyarakat lokal di tengah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
“Para jurnalis se-Kalteng yang tergabung di PWI banyak menyampaikan informasi dan data-data terkait semakin melemahnya peran dan daya tahan masyarakat lokal,”
“Informasi dan data tersebut tentu tidak seluruhnya elok disiarkan melalui media massa, sehingga perlu disampaikan secara terukur dan berkala kepada para pengambil keputusan,” ujarnya, Selasa (19/8/2026).
Menurut Zainal, informasi yang diperoleh para jurnalis di lapangan perlu diolah melalui kajian yang terukur agar dapat memberikan gambaran lebih mendalam mengenai berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Kajian tersebut diarahkan untuk melihat berbagai dampak negatif yang mungkin muncul sebagai konsekuensi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan.
PWI Kalteng berharap lembaga yang dibentuk nantinya tidak hanya menghasilkan kajian berbasis data, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah.
“Bagaimana ekses, yaitu dampak negatif yang timbul di luar kepatutan, jangan sampai terjadi pada masyarakat Kalteng. Karena itu, PWI Kalteng membentuk Lembaga Kajian Kritis dengan berkolaborasi bersama para peneliti produktif di Kalteng, sehingga dapat menghasilkan saran-saran kebijakan bagi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Kalteng,” katanya menambahkan.
Zainal menambahkan, lembaga tersebut nantinya diharapkan dapat menyediakan informasi dan analisis secara berkala yang dapat digunakan pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam mengantisipasi maupun menangani berbagai persoalan sosial yang berkembang.
“Bapak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tentu membutuhkan informasi beserta analisis mengenai langkah antisipasi dan penanganan,”
“Informasi dan data-data khusus itu yang akan dipasok Lembaga Kajian Kritis PWI secara berkala setelah dituangkan dalam bentuk karya ilmiah penelitian,” jelasnya menambahkan.
Rektor UMPR, Assoc. Prof. Dr. Muhamad Yusuf, S.Sos., M.A.P menegaskan kesiapan UMPR menjadi mitra strategis PWI Kalteng dalam mengembangkan riset kolaboratif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“UMPR siap menjadi mitra PWI Kalteng dalam melakukan kajian dan penelitian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kampus memiliki sumber daya akademik dan peneliti, sementara PWI memiliki pengalaman serta jaringan informasi yang kuat di lapangan. Jika keduanya dipadukan, saya yakin akan menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dan relevan bagi pengambilan kebijakan,” ungkap Prof. Yusuf.
Menurut Prof Yusuf, kolaborasi perguruan tinggi dan insan pers memiliki posisi penting dalam melihat pembangunan secara lebih utuh.
Pertumbuhan ekonomi tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran kemajuan daerah, tetapi juga perlu dilihat dari manfaat yang diterima masyarakat lokal.
“Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jangan sampai ada kelompok masyarakat yang justru tertinggal atau terpinggirkan karena proses pembangunan. Di sinilah penelitian dapat memberikan gambaran objektif dan rekomendasi berbasis data kepada para pemangku kebijakan,” katanya lebih dalam.
Dalam kolaborasi tersebut, UMPR menyiapkan tim peneliti lintas bidang dari berbagai disiplin ilmu. Tim tersebut terdiri atas Assoc. Prof. Dr. Muhamad Yusuf, S.Sos., M.A.P. bidang Administrasi Publik; Dr. Farid Zaky Yopiannor, S.Sos., M.Si. bidang Administrasi Publik.
Dr. (Cand.) Sadar, M.IP. bidang Administrasi Publik; Dr. (Cand.) Sholahuddin Shoum Abdurahman bidang Administrasi Publik; Dr. Junaidi, S.H., M.I.Kom. bidang Sosiologi; Dr. Muhammad Wahdini, M.H. bidang hukum; Dr. (Cand.) Widya Rahmat, M.A.P. bidang ekonomi; Try Sutrisno, S.Pd., M.A.P. bidang teater; Nafa Aqla Islami, M.A. bidang komunikasi; serta Damayanti, S.Sos., M.A.P. bidang Administrasi Publik.
Keterlibatan peneliti dari berbagai disiplin tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam membaca persoalan masyarakat.
Kajian dapat mencakup aspek ekonomi, hukum, sosial, komunikasi, budaya, hingga kebijakan publik sehingga persoalan yang ditemukan di lapangan dapat dipahami secara lebih menyeluruh.
Kolaborasi PWI Kalteng dan UMPR selanjutnya diarahkan pada penyusunan riset secara terukur dan berkala.
Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan kajian strategis sekaligus salah satu masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.
“Jika informasi lapangan, kekuatan riset, dan kepentingan masyarakat dapat dipadukan, kajian yang dihasilkan diharapkan mampu membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih objektif dan mengambil kebijakan yang tetap memperhatikan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal,” tutup Yusuf.(sct)
