KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan menegaskan komitmennya memperkuat transparansi dan tata kelola pemerintahan terbuka.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya daerah untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfostandi) Katingan Wim Ngantung menyampaikan uji publik tersebut bukan hanya ajang penilaian, tetapi momentum memperlihatkan sejauh mana komitmen Katingan dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik.
“Kami ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan akses informasi yang jelas, cepat, dan relevan. Transparansi adalah pondasi kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujarnya belum lama ini.
Pemerintah daerah telah melakukan pembenahan di berbagai aspek, seperti penyempurnaan mekanisme permohonan informasi, optimalisasi website dan kanal publikasi resmi, serta peningkatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh OPD.
Menurutnya, tantangan utama dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik bukan hanya soal regulasi, tetapi juga perubahan pola pikir aparatur agar lebih proaktif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
“Keterbukaan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari pelayanan publik modern. Dengan transparansi, masyarakat bisa ikut mengawasi dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Katingan juga menargetkan agar hasil uji publik kali ini dapat mencerminkan peningkatan signifikan dalam penerapan standar pelayanan informasi publik.
Selain itu, integrasi antar-OPD diharapkan semakin kuat untuk mendukung sistem informasi daerah yang saling terhubung dan mudah diakses.
“Kami optimistis Katingan bisa menunjukkan kemajuan nyata dalam uji publik ini. Bukan sekadar untuk meraih penilaian baik, tetapi untuk memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari keterbukaan informasi,” tutupnya.(sct)
