JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam memantau harga bahan pokok selama Ramadan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Pemda perlu mendorong gerakan menanam, sering-sering menggelar operasi pasar atau gerakan pangan murah dengan berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Selasa (4/3/2025), di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta.
Selain itu, Pemda diminta bekerja sama dengan daerah yang memiliki surplus produksi guna memenuhi kebutuhan bahan pokok, serta menambah suplai komoditas yang mulai langka di pasaran. Bima menekankan pentingnya koordinasi dengan Perum Bulog dan pihak terkait agar distribusi berjalan lancar.
“Pemda harus memastikan rantai suplai dan distribusi terpantau dengan baik. TPID juga perlu melakukan sidak untuk mencegah praktik penimbunan stok oleh pengusaha,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Bima secara khusus menyoroti tingginya inflasi di Papua Pegunungan, yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 mencapai 7,99 persen. Ia meminta Pemprov Papua Pegunungan untuk lebih aktif mengendalikan harga, terutama pada komoditas sayuran seperti sawi hijau dan bayam.
Jika masalah inflasi disebabkan oleh kendala distribusi, Bima mengimbau Pemda setempat untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan guna memperlancar pasokan bahan pokok. Ia juga mendorong Pemda untuk memonitor masa panen padi di beberapa daerah, sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga selama Ramadan. (Mita)
