PALANGKARAYA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Tengah menilai arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2026 telah mengarah pada prioritas yang tepat untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kalimantan Tengah, Armada melihat bahwa arah kebijakan pembangunan tahun depan telah mencakup hal-hal strategis, seperti peningkatan sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, hingga reformasi birokrasi berbasis digital.
“Arah kebijakan yang disusun pemerintah daerah dinilai telah selaras dengan aspirasi masyarakat serta kebutuhan pembangunan Kalimantan Tengah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi pada tahun mendatang,” kata Armada belum lama ini.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi landasan penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang merata, penguatan ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, serta pelestarian lingkungan merupakan sektor-sektor strategis yang perlu terus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Selain itu, Fraksi PAN juga memandang reformasi birokrasi berbasis digital sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan.
Menurut Armada, keberhasilan pembangunan daerah juga ditentukan oleh penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah didorong untuk terus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan maupun pengawasan pelaksanaan anggaran.
“Keterbukaan informasi publik harus menjadi komitmen bersama agar masyarakat bisa ikut serta mengawal penggunaan APBD. Dengan partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan keuangan daerah akan lebih efisien dan tepat sasaran,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fraksi PAN juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi, digitalisasi sistem perpajakan, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah.
“Dengan tata kelola anggaran yang baik, transparansi publik, serta fokus pada kepentingan rakyat, kami yakin Kalteng dapat terus tumbuh menjadi provinsi yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi,” pungkasnya.(sct)
