PALANGKARAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) menerima kunjungan dari Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, Kamis (20/2/2025).
Kunjungan ini bertujuan menggali informasi mendalam mengenai implementasi kebijakan sekolah gratis di Kalteng sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan pendidikan nasional yang lebih komprehensif.
“Komisi X ingin memahami implementasi kebijakan pendidikan dari berbagai daerah, tidak hanya kota-kota besar, sehingga kebijakan yang dibuat bisa lebih menyeluruh dan bermanfaat bagi semua,” ujar Elga Andina, Analis Legislatif Ahli Madya DPR RI.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pintar Disdik Kalteng dihadiri oleh tiga perwakilan dari Pusat Analisis Keparlemenan, yakni Elga Andina, Shanti Dwi Kartika, dan Adib Hermawan.
Pihaknya berdialog dengan jajaran Disdik Kalteng mengenai capaian dan tantangan pelaksanaan program sekolah gratis yang digagas oleh Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, serta rencana keberlanjutan oleh Gubernur terpilih H. Agustiar Sabran.
Kepala Bidang SMK Disdik Kalteng, Tutang, yang mewakili Plt. Kadisdik Muhammad Reza Prabowo, menjelaskan bahwa pembiayaan program sekolah gratis bersumber dari kombinasi BOS (APBN), BOP Pendidikan (APBD), serta BOSDA, yang memastikan sekolah negeri tidak memungut biaya pendidikan.
“Selain bantuan operasional, pemerintah juga menyalurkan bantuan seragam sekolah melalui APBD Disdik Kalteng,” ungkapnya.
Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan, menjamin keberlanjutan proses belajar mengajar dengan tenaga pendidik yang memadai, serta meningkatkan mutu layanan dan tata kelola pendidikan.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari evaluasi lapangan DPR RI untuk melihat langsung kondisi dan kebutuhan pendidikan di luar kota-kota besar seperti Jakarta.
“Kondisi di Jakarta dan Palangka Raya saja sudah berbeda, apalagi di daerah terpencil. Kami ingin memastikan semua masyarakat mendapat kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pendidikan,” tambah Elga.
Diharapkan hasil kunjungan ini menjadi masukan penting dalam merancang kebijakan pendidikan nasional yang inklusif dan relevan dengan kondisi nyata di setiap daerah.(sct)
