BUNTOK – Wakil Bupati Barito Selatan, Khristianto Yudha melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk mempelajari implementasi alat pemantau transaksi atau tapping box sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Pemkab Kotim menjadi salah satu daerah di Kalimantan Tengah yang berhasil menerapkan sistem tapping box untuk restoran dan hotel. Pemanfaatan teknologi ini dinilai efektif dalam menekan potensi kebocoran PAD, memperkuat transparansi transaksi, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” kata Khristianto dalam kunjungannya ke Kota Sampit, Rabu (18/6/2025).
Melalui sistem seperti ini lanjutnya, setiap transaksi tercatat otomatis dan tidak bisa dimanipulasi, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas bagi pelaku usaha maupun pemerintah daerah.
Ia pun menuturkan bahwa sistem tapping box yang telah diluncurkan Pemkab Kotim sejak April 2025 di tiga hotel, memberikan inspirasi kuat bagi Barsel untuk segera mengadopsi pendekatan serupa.
Langkah ini juga sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dirinya juga menjelaskan bahwa Pemkab Barsel ingin memperkuat strategi pengawasan terhadap sektor pajak daerah, khususnya dari jasa hotel, restoran, dan hiburan yang selama ini dinilai memiliki potensi besar namun belum tergarap secara maksimal.
“Penerapan sistem ini tidak hanya soal pengawasan, tapi juga tentang membangun budaya patuh pajak, di mana konsumen juga dilibatkan melalui bukti transaksi digital yang bisa dicek melalui barcode,” ujarnya lagi.
Tidak hanya itu, Khristianto pun mengatakan bahwa langkah ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung program Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan dan bebas dari potensi praktik koruptif.
Ia menambahkan, hasil kaji banding ini akan segera ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana implementasi tapping box di Barsel, termasuk penyesuaian regulasi daerah dan pembentukan sistem pelaporan terintegrasi.
“Kami berharap ini bisa menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam meningkatkan PAD Barsel dan membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern dan terpercaya,” tandas Khristianto.(sct)
