PALANGKARAYA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah (BI Kalteng) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung optimalisasi penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) di Kalimantan Tengah.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi, peningkatan literasi sistem pembayaran, serta edukasi kepada pelaksana program agar penyaluran bantuan semakin efektif, tepat sasaran, dan transparan.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, BI Kalteng menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Satria Febrino, Kamis (25/6/2026).
Forum ini menjadi wadah koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi penyaluran bantuan sosial non tunai sekaligus merumuskan langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.
FGD dihadiri sejumlah instansi yang berperan dalam penyaluran BSNT, di antaranya Dinas Sosial Kota Palangka Raya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palangka Raya, Bank Kalteng, PT Pos Indonesia, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta perwakilan Kementerian Sosial.
Dalam forum tersebut, para peserta membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan sosial non tunai.
Pembahasan meliputi validitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kesiapan infrastruktur sistem pembayaran, kendala jaringan telekomunikasi di wilayah blank spot, perlindungan data pribadi, hingga penguatan interoperabilitas sistem antarinstansi.
Melalui koordinasi tersebut, diharapkan seluruh proses penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan akuntabel.
Sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan data yang telah diverifikasi.
Sebagai tindak lanjut dari hasil FGD, BI Kalteng menyelenggarakan Sosialisasi dan Edukasi Program Bantuan Sosial Reguler Tahun 2026, Jumat (26/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para pelaksana program bantuan sosial dan pemangku kepentingan terkait, serta dihadiri sekitar 100 penerima manfaat di Kota Palangka Raya.
Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaksana program sekaligus memperkuat literasi masyarakat mengenai sistem pembayaran digital yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial secara non tunai.
Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyaluran bantuan yang aman dan mudah diakses.
BI Kalteng menilai penguatan tata kelola dan koordinasi menjadi aspek penting dalam mendukung transformasi digital penyaluran bantuan sosial.
Setiap instansi diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal, mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat, penyediaan layanan sistem pembayaran, penguatan infrastruktur digital, hingga pelaksanaan edukasi kepada masyarakat.
Melalui kolaborasi yang semakin erat, berbagai kendala teknis maupun administratif diharapkan dapat diatasi sehingga penyaluran bantuan sosial berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Penguatan sistem pembayaran digital juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perlindungan sosial.
Ke depan, BI Kalteng akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, industri jasa keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi digital penyaluran bantuan sosial.
“Penguatan sistem pembayaran yang aman dan inklusif, didukung koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial non tunai sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Tengah,” tutup Satria.(red)
