PALANGKARAYA – Reformasi birokrasi yang berdampak nyata hanya bisa terwujud jika dimulai dari kualitas sumber daya manusia aparatur.
Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua II Komisi I DPRD Palangka Raya, Syaufwan Hadi, ASN sebagai garda terdepan pelayanan publik harus memiliki etika, kompetensi, dan semangat melayani.
“Pertama adalah attitude atau perilaku yang baik. ASN harus mampu menunjukkan sikap yang santun, ramah, dan etis dalam berinteraksi dengan masyarakat maupun rekan kerja,” kata Syaufwan, belum lama ini.
Ia menambahkan, ASN juga wajib memiliki tanggung jawab penuh terhadap tugas dan pengabdian, yang mencerminkan integritas dan karakter kuat sebagai pelayan masyarakat.
Menurutnya, perubahan cara berpikir ASN dari sekadar pelaksana menjadi pelayan adalah inti dari pelayanan publik yang humanis dan responsif. Hal ini harus ditanamkan dalam setiap level pemerintahan.
“Rutinitas tak boleh jadi alasan pasif. ASN harus tetap peka, berinovasi, dan tanggap pada kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Syaufwan juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas teknis melalui pelatihan yang berkelanjutan.
Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan modern menuntut ASN untuk lebih adaptif dan profesional.
“Empat pilar utama attitude, karakter, pola pikir melayani, dan kompetensi—harus menjadi standar. Kalau ini dijalankan serius, pelayanan publik kita akan lebih berkualitas dan dipercaya masyarakat,” tutup Syaufwan.(sct)
