PALANGKARAYA – Menyusul masih terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang dinilai semakin menyulitkan masyarakat dalam memperoleh bahan bakar minyak (BBM).
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Tengah, M. Zainal mendesak PT Pertamina Patra Niaga agar tidak hanya menyampaikan klaim mengenai kondisi stok dan distribusi BBM yang disebut aman, tetapi juga memastikan pasokan benar-benar tersedia secara konsisten bagi masyarakat
“Jangan hanya bicara kuota aman di media, sementara rakyat menjerit karena harus mengantre berjam-jam bahkan bermalam di SPBU. Kita butuh aksi nyata, bukan sekadar data statistik yang bertolak belakang dengan fakta di lapangan,” ujarnya, Jumat (08/05/2026).
Zainal menilai kondisi di lapangan bertolak belakang dengan pernyataan yang sebelumnya disampaikan pihak Pertamina terkait keamanan stok dan distribusi BBM di Kalimantan Tengah.
Menurutnya, antrean panjang yang terjadi di berbagai SPBU tidak hanya memicu kemacetan di sejumlah akses utama, tetapi juga berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat dan sektor ekonomi.
Ia mengungkapkan, kesulitan memperoleh BBM telah memicu efek domino, mulai dari terganggunya operasional transportasi dan distribusi logistik hingga potensi kenaikan harga barang kebutuhan pokok.
“Kelangkaan dan kesulitan mendapatkan BBM ini memicu efek domino, mulai dari kenaikan harga barang pokok hingga kesulitan operasional sektor transportasi dan logistik,” tegasnya.
Zainal menilai, Pertamina sebagai pihak yang memegang mandat distribusi energi harus bertanggung jawab penuh dalam memastikan kelancaran pasokan BBM kepada masyarakat.
Ia juga menegaskan, alasan seperti peningkatan permintaan atau kendala teknis tidak dapat dijadikan pembenaran apabila kondisi di lapangan terus menunjukkan kelangkaan dan antrean panjang.
Menurutnya, masyarakat Kalimantan Tengah sebagai daerah penghasil sumber daya alam memiliki hak untuk mendapatkan akses energi yang memadai dan stabil.
Karena itu, ia meminta Pertamina untuk membuka data distribusi BBM secara transparan kepada publik agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan.
“Kami mendesak Pertamina untuk membuka data distribusi secara transparan ke publik. Jika memang ada kendala di jalur suplai atau permainan oknum, ungkap saja. Rakyat Kalteng berhak tahu mengapa di tanah mereka sendiri, BBM menjadi barang yang sulit didapat,” katanya.
Selain itu, Zainal juga meminta agar langkah percepatan normalisasi distribusi segera dilakukan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang terus meningkat akibat antrean BBM.
Ia berharap kondisi tersebut dapat segera ditangani agar aktivitas masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah tidak semakin terganggu.
“Pertamina harus segera menormalisasi suplai BBM agar antrean panjang tidak terus menjadi gambaran buruk distribusi energi di Kalimantan Tengah,” tandas Zainal.(sct)
