Kotawaringin Timur – Rapat Koordinasi Evaluasi Logistik dan Perencanaan Anggaran Pilkada 2024 digelar di Aquarius Boutique Hotel Sampit, Senin (18/3/2025). Rapat ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November 2024 serta meninjau kesiapan anggaran untuk perbaikan di masa mendatang.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kalteng, Mulyo Suharto, yang menjadi narasumber, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan pendanaan Pilkada berjalan optimal. Sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2019, pendanaan Pilkada bersumber dari APBD, dengan percepatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) menjadi faktor utama kelancaran anggaran.
Ia menjelaskan skema pencairan dana hibah:
Tahap 1: 40% dicairkan paling lambat 14 hari kerja setelah NPHD ditandatangani.
Tahap 2: 50% dicairkan empat bulan sebelum pemungutan suara.
Tahap 3: 10% dicairkan satu bulan sebelum pemungutan suara.
Selain anggaran, netralitas ASN dalam Pilkada juga menjadi perhatian. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 dan Permendagri No. 1 Tahun 2018, petahana dilarang mengganti pejabat tanpa izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Mulyo juga mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi tahapan Pilkada guna meningkatkan partisipasi pemilih. Selain itu, koordinasi dengan Bawaslu, TNI, dan Polri diperlukan untuk pemetaan potensi konflik dan mitigasi dini, memastikan Pilkada berlangsung aman dan tertib. (Mita)
