KAPUAS – Melalui kunjungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) Kementerian Kehutanan, Direktorat PUPH, bersama Tim BPHL dan KPHP.
PT Industrial Forest Plantation (IFP) mempertegas posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam agenda percepatan Kemitraan Kehutanan di Kalimantan Tengah.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program perusahaan dengan visi nasional pengelolaan hutan lestari sekaligus memperkuat kolaborasi di tingkat implementasi lapangan.
Dalam diskusi yang berlangsung, salah satu fokus utama adalah akselerasi penyelesaian Naskah Kesepakatan Kemitraan (NKK).
PT IFP menilai bahwa NKK merupakan instrumen kunci untuk memberikan kepastian hukum, ruang partisipasi masyarakat, serta kepastian operasional dalam pengembangan model kemitraan di sekitar areal kerja perusahaan.
“Finalisasi NKK akan menjadi fondasi kuat bagi masyarakat mitra dan perusahaan untuk bergerak dalam satu kerangka yang terukur. Kami siap menyediakan seluruh dukungan sumber daya yang diperlukan,” terang manajemen PT IFP.
Kunjungan ini juga menghasilkan penguatan arah kebijakan melalui penegasan Dit. PUPH terkait model kemitraan multi-usaha, sebuah pendekatan yang memperluas peluang beyond HTR.
Skema ini memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi ekonomi lokal seperti ekowisata, hortikultura, jasa lingkungan, produk turunan kayu, hingga usaha berbasis desa.
Model ini dinilai sangat selaras dengan strategi Social Investment PT IFP yang mengedepankan multiplier effect ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan.
“Kami melihat banyak potensi ekonomi yang bisa tumbuh jika masyarakat diberi ruang dalam skema multi-usaha. PT IFP siap menjadi pionir dalam implementasinya,” ujarnya menambahkan.
PT IFP menilai keselarasan dengan visi pemerintah ini bukan sekadar kerja sama administratif, tetapi sebuah langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan sosial-ekonomi kawasan.
Perusahaan telah menyiapkan peta jalan (roadmap) pengembangan kemitraan yang melibatkan pendampingan masyarakat, penguatan kapasitas, dan kolaborasi teknis lintas pihak.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan adalah faktor krusial dalam memastikan kemitraan berjalan efektif dan berdampak.
Pihaknya memandang hasil pertemuan ini sebagai validasi atas arah kebijakan perusahaan sekaligus dorongan untuk bergerak lebih cepat.
“Komitmen kami adalah menghadirkan kemitraan yang inklusif, inovatif, dan benar-benar memberikan perubahan nyata bagi masyarakat,” tutupnya.(sct)
