MUARA TEWEH – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Fraksi Partai Demokrat, Patih Herman AB menegaskan bahwa percepatan transformasi digital harus diposisikan sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan bebas hambatan.
“Transformasi digital harus membawa perubahan pada cara kerja birokrasi, bukan hanya sekadar memindahkan layanan ke platform online,” tegas Patih Herman belum lama ini.
Menurutnya, modernisasi birokrasi tidak akan berjalan maksimal jika sistem pelayanan publik masih mengandalkan pola kerja manual yang lamban dan tidak terintegrasi.
Ia menilai bahwa digitalisasi merupakan momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaruan tata kelola, termasuk simplifikasi prosedur, integrasi data, dan peningkatan akurasi pelayanan.
Dengan sistem yang terstruktur dan terhubung antarinstansi, pelayanan publik dapat lebih cepat, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara real-time.
“Tujuan akhirnya adalah membangun birokrasi yang responsif, mudah dijangkau, dan memiliki standar kerja yang jelas,” ujarnya.
Patih Herman juga menyoroti perlunya penguatan infrastruktur digital di internal pemerintahan, mulai dari jaringan, perangkat, hingga peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, ASN harus didorong untuk beradaptasi dengan budaya kerja baru yang berbasis data dan teknologi.
“Modernisasi birokrasi tidak akan berhasil tanpa peningkatan kualitas SDM yang memahami cara kerja digital dan mampu mengoperasikan sistem secara profesional,” tambahnya.
Selain itu, ia menilai pentingnya membangun sistem keamanan data yang kuat agar kepercayaan publik terhadap layanan digital tetap terjaga.
Dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi, perlindungan data pribadi menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi modern.
DPRD Barito Utara, lanjutnya, siap mendorong dan mengawal percepatan transformasi digital sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
“Digitalisasi harus menjadi fondasi utama reformasi birokrasi. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang menghadirkan layanan publik yang benar-benar berkualitas dan berorientasi pada masyarakat,” pungkasnya.(sct)
