JAKARTA – Bupati Katingan, Saiful, bersama jajaran Pemkab melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan RI. Pertemuan ini menjadi wadah menyampaikan aspirasi daerah sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala pengelolaan hutan di Katingan.
Saiful menekankan pentingnya perhatian pemerintah pusat, terutama terkait Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR) yang sejak 2018 tidak pernah diterima Katingan.
“Padahal Katingan berperan besar menjaga hutan, sudah selayaknya hak daerah dipenuhi,” ucapnya, Selasa (9/9/2025).
Ia juga menyampaikan keterbatasan ruang pembangunan yang hanya 12,56 persen dari luas wilayah. Kondisi ini dianggap membatasi pengembangan infrastruktur, sehingga pihaknya mengusulkan pembentukan Taman Hutan Raya (Tahura) yang bisa menjadi sarana konservasi sekaligus pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, Saiful juga menyinggung isu perdagangan karbon yang belum memberi dampak langsung bagi warga.
“Katingan masuk dalam proyek karbon internasional, tapi manfaatnya belum terasa di masyarakat. Harus ada mekanisme yang lebih adil,” tegasnya.
Audiensi juga menyoroti pengelolaan Hutan Lindung Sebangau yang dinilai memerlukan dukungan lintas sektor agar keberlanjutan lingkungan tetap terjaga.
Pemkab Katingan berharap pertemuan ini menghasilkan tindak lanjut nyata dari pemerintah pusat sehingga pembangunan daerah berjalan seimbang, ekonomi tumbuh, dan kelestarian hutan tetap terjaga.(sct)
