MUARA TEWEH – Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj. Nety Herawati menegaskan bahwa percepatan digitalisasi layanan publik menjadi langkah strategis untuk mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan daya saing daerah.
“Digitalisasi pelayanan publik harus terus dikembangkan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan yang cepat dan transparan,” ujar Hj. Nety Herawati belum lama ini.
Ia menyebut transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan kualitas pelayanan pemerintah terus berkembang.
Menurutnya, percepatan teknologi informasi memiliki dampak langsung terhadap efisiensi pemerintahan dan kemampuan daerah dalam memberikan layanan yang responsif.
Sistem administrasi berbasis digital mampu memangkas berbagai hambatan birokrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat, mulai dari proses yang lama hingga minimnya kepastian layanan.
“Pemanfaatan teknologi tidak hanya mempercepat proses layanan, tapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Hj. Nety menjelaskan, transformasi digital harus ditopang infrastruktur teknologi informasi yang kuat, khususnya di tingkat kecamatan dan desa, agar seluruh layanan berjalan optimal tanpa kendala akses.
Dirinya mendorong Pemkab Barito Utara untuk terus melakukan pemeliharaan, pembaruan, dan evaluasi sistem agar tetap adaptif dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Selain infrastruktur, ia menilai literasi digital masyarakat juga memegang peran penting. Tanpa sosialisasi yang memadai, sistem yang dibangun dikhawatirkan tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal.
“Tidak cukup hanya membangun sistem, tapi juga perlu memastikan masyarakat memahami cara memanfaatkannya,” tegasnya.
DPRD Barito Utara, lanjut Hj. Nety, berkomitmen untuk mengawal anggaran dan kebijakan terkait percepatan digitalisasi pelayanan publik.
Dirinya menegaskan bahwa transformasi digital bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan inklusif.
“Digitalisasi bukan sekadar tren, tapi langkah nyata menuju pelayanan publik yang inklusif dan berdaya saing,” pungkasnya.(sct)
