PALANGKARAYA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Drs. Mukhtarudin menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal dan penempatan pekerja migran yang berkualitas saat menyampaikan kuliah umum di Aula Rahan Rektorat Universitas Palangka Raya, Jumat (28/11/2025).
Kegiatan ini mengangkat tema “Perlindungan Maksimal, Penempatan Berkualitas, Migran Aman, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” dan dihadiri ratusan mahasiswa bersama para pimpinan fakultas serta pejabat daerah.
Dalam paparannya, Mukhtarudin menekankan bahwa pekerja migran memiliki peran vital dalam pembangunan nasional. Ia menyebut kelompok ini sebagai pahlawan devisa yang kontribusinya terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Perubahan demografi memicu tantangan sosial dan ketenagakerjaan, mulai dari meningkatnya beban jaminan sosial hingga potensi kekurangan tenaga kerja, sehingga negara perlu menyiapkan kebijakan adaptif agar sistem ekonomi dan perlindungan tetap berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia sedang berada pada periode bonus demografi sejak 2012 hingga diperkirakan berakhir pada 2035. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia produktif mencapai 183.355.466 jiwa, dan diproyeksikan meningkat hingga 207.990.000 jiwa pada 2045.
Kondisi ini menurutnya, merupakan peluang besar untuk memanfaatkan kelebihan tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja global, terutama di negara-negara yang mengalami fenomena aging population.
“Kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk bersaing dalam mengoptimalkan peluang kerja di luar negeri,” tegasnya.
Mukhtarudin kembali menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) tidak hanya fokus pada penempatan tenaga kerja semata, tetapi juga pada kualitas perlindungan secara komprehensif sejak pra-penempatan hingga purna penempatan.
Langkah ini menurutnya, menjadi strategi besar menuju visi Indonesia Emas 2045 yang berdaya saing dan berkeadilan.
“KP2MI hadir bukan sekadar mengisi kebutuhan pasar kerja, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menyiapkan SDM unggul yang mampu menjawab tantangan dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” katanya menambahkan.
Dalam konteks tersebut, Mukhtarudin mendorong perguruan tinggi untuk ikut mengambil peran strategis. Ia menilai bahwa mahasiswa bukan hanya penonton dalam dinamika ketenagakerjaan global, tetapi harus menjadi bagian dari proses pembangunan tata kelola pekerja migran yang modern.
Menurutnya, kampus memiliki sumber daya pengetahuan dan riset yang sangat relevan untuk memperkuat ekosistem migrasi aman, tertib, dan bermartabat.
Dirinya juga menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor agar perlindungan pekerja migran dapat berjalan optimal. Ia menilai bahwa tantangan perlindungan ketenagakerjaan di era mobilitas global tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah pusat, tetapi perlu dukungan pemerintah daerah, akademisi, dan dunia usaha.
Kolaborasi ini diyakini dapat meningkatkan kualitas layanan, meminimalkan risiko, serta memperluas akses dan peluang kerja yang aman bagi warga negara Indonesia di luar negeri.
Kegiatan kuliah umum tersebut sekaligus menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan pejabat kementerian, terutama terkait kebutuhan peningkatan kompetensi, peluang kerja luar negeri yang bermartabat, serta tantangan geopolitik yang mempengaruhi mobilitas tenaga kerja internasional.
Ia juga kembali menyampaikan lebih dalam bahwa generasi muda harus mempersiapkan diri dengan kompetensi global, kemampuan bahasa, dan karakter kerja yang berdaya saing.
Di sisi lain, Dirinya menekankan bahwa pemerintah terus memperkuat instrumen hukum, kebijakan, serta layanan perlindungan pekerja migran mulai dari tingkat desa hingga luar negeri.
Upaya ini dilakukan agar setiap warga negara yang bekerja di luar negeri mendapatkan pelindungan penuh sesuai prinsip hak asasi manusia dan martabat sebagai pekerja profesional.
“Mahasiswa dan perguruan tinggi tidak hanya sebagai penonton, tetapi dapat berkontribusi dan berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan ekosistem tata kelola Pekerja Migran Indonesia yang holistik, komprehensif dan bermartabat,” pungkasnya.(sct)
