Ketua DPRD Barut Dorong Pemerataan Fasilitas Publik di Pedesaan

MUARA TEWEH  – Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.I.P, menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik hingga ke wilayah pedesaan.

“Kita harus menatap kembali distribusi pembangunan di pedesaan. Infrastruktur dasar seperti gedung pelayanan dan fasilitas pendukung lainnya masih sangat terbatas, sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat desa,” ujarnya.

Ia menilai keterbatasan fasilitas publik di desa masih menjadi hambatan utama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

Hj. Mery menyoroti bahwa kesenjangan infrastruktur antara perkotaan dan pedesaan semakin terasa.

Meski sejumlah fasilitas publik di kota terus berkembang, hal tersebut belum sepenuhnya merata hingga ke pelosok desa.

Ia mendorong agar pemerintah daerah memberi perhatian lebih besar terhadap pembangunan di kawasan perdesaan.

“Pemerintah harus menempatkan perhatian serius pada wilayah pedesaan. Tanpa infrastruktur yang memadai, pelayanan publik akan sangat terbatas, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai tanpa dukungan infrastruktur dasar yang kuat.

Karena itu, penyediaan fasilitas publik yang layak harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah agar masyarakat di desa dapat menikmati pelayanan yang setara dengan mereka yang tinggal di kota.

Selain pembangunan, Hj. Mery juga mengingatkan pentingnya pemeliharaan fasilitas publik agar infrastruktur yang telah dibangun tetap berfungsi dan memberikan manfaat jangka panjang.

“Kami mengimbau agar tidak hanya pembangunan yang harus diperhatikan, tetapi pemeliharaan fasilitas yang sudah ada juga sangat penting. Ini agar fasilitas tersebut dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Ke depan, Hj. Mery berharap agar pemerataan pembangunan infrastruktur di Barito Utara dapat dilakukan secara lebih seimbang antara desa dan kota.

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat bisa memperoleh akses terhadap layanan publik yang memadai.

“Pembangunan infrastruktur di pedesaan harus diperhatikan secara serius untuk mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, agar seluruh masyarakat bisa merasakan manfaat dari pembangunan yang merata,” tutup Hj. Mery.(sct)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *