SAMPIT – Sebagai upaya memperkuat sinergi dan akselerasi perluasan akses keuangan di daerah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester I Tahun 2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur, Selasa (07/04/2026).
Kegiatan ini dihadiri Kepala OJK Kalimantan Tengah Primandanu Febriyan Aziz, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah, Herry Hernawan, serta Bupati Kotawaringin Timur yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Umar Kaderi, bersama anggota TPAKD wilayah barat dan tengah serta pimpinan lembaga jasa keuangan.
Rakor tersebut menjadi bagian dari langkah strategis dalam mendorong akses keuangan yang inklusif, terutama untuk mendukung pembiayaan sektor produktif, pengembangan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam evaluasi yang disampaikan, TPAKD mencatat capaian sepanjang tahun 2025 dengan sebanyak 58.937 debitur telah memperoleh akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pembiayaan Mikro Rakyat (KPMR), dan kredit lainnya.
Selain itu, program Simpanan Pelajar (SimPel) telah menjangkau 405.983 nasabah, didukung oleh 11.056 agen Laku Pandai serta 2.196 merchant QRIS sebagai bagian dari perluasan layanan keuangan digital di masyarakat.
Capaian lainnya mencakup penambahan 22.746 nasabah baru pada berbagai program tabungan, yang menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Kalimantan Tengah.
“TPAKD memiliki peran strategis sebagai katalisator dalam memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya bagi sektor-sektor produktif yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan,”
“Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah,” terang Primandanu.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Umar Kaderi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rakor sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat pembangunan ekonomi daerah.
“Kami berharap dengan terselenggaranya rapat koordinasi ini tidak hanya menghasilkan evaluasi atas program yang telah berjalan, tetapi juga melahirkan rekomendasi yang aplikatif”
“Selain itu, kami juga berharap forum ini dapat digunakan sebagai ruang belajar bersama, ruang berbagi pengalaman, dan ruang penguatan kapasitas agar pelaksanaan program TPAKD ke depan semakin berkualitas, terarah, dan berdampak,” terang Umar.
Ia menilai keberadaan TPAKD semakin relevan dalam menjawab berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses layanan keuangan di wilayah tertentu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan formal, serta perlunya penguatan kapasitas pemerintah daerah.
Di sisi lain, Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Tengah, Herry Hernawan memaparkan bahwa penyaluran KUR hingga tahun 2026 telah mencapai sekitar Rp821,22 miliar atau 25,82 persen dari target sebesar Rp3,18 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 10.502 atau 37,77 persen dari target.
Ia menambahkan, meskipun capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif, masih terdapat tantangan dalam pemerataan distribusi pembiayaan dan pencapaian target secara optimal di seluruh wilayah.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, TPAKD, dan lembaga keuangan melalui optimalisasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), penyediaan data debitur potensial, serta diversifikasi penyalur pembiayaan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang membahas program prioritas TPAKD tahun 2026, penguatan pembiayaan UMKM, serta strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Melalui forum ini diharapkan lahir langkah-langkah konkret dalam mempercepat perluasan akses keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.(sct)
