BANTEN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran industri dana pensiun sebagai pilar penting ketahanan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat di masa tua.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2025 yang digelar bersama Kementerian Keuangan RI di Banten, Kamis (23/10/2025).
Mahendra menekankan pentingnya penguatan sektor jasa keuangan melalui pengawasan yang terintegrasi dan pendalaman pasar domestik guna menjaga stabilitas di tengah dinamika ekonomi global.
“Kinerja intermediasi perlu terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas seperti UMKM dan proyek berkelanjutan. Industri dana pensiun memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan ekonomi nasional sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat di masa pensiun,” ujar Mahendra.
Hingga Agustus 2025, aset dana pensiun tercatat mencapai Rp1.593,18 triliun, tumbuh 8,72 persen (yoy), dengan total peserta 29,09 juta orang.
Mahendra menilai perkembangan tersebut selaras dengan proses aksesi Indonesia menuju Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang menuntut penguatan tata kelola dan keselarasan kebijakan dengan standar internasional.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menyebut IPFS 2025 menjadi forum strategis dalam membangun ekosistem dana pensiun yang tangguh dan berkelanjutan.
“Pembangunan sistem pensiun bukan hanya menyiapkan masa depan individu, tetapi juga memastikan masa depan bangsa yang berketahanan dan sejahtera,”
“Dengan sinergi dan komitmen yang kuat, Indonesia mampu mewujudkan sistem pensiun nasional yang inklusif, digital, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Ogi.
Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya IPFS 2025, termasuk Kementerian Keuangan, Pemerintah Australia melalui Program Prospera, Pemerintah Swiss, World Bank, CFA Society Indonesia, serta pelaku industri seperti ADPI, ADPLK, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero)
Forum IPFS 2025 mengusung tema “Towards an Inclusive, Digitalised, and Sustainable Retirement System in Indonesia” dan mempertemukan lebih dari 300 pemangku kepentingan, mulai dari regulator, akademisi, hingga pelaku industri.
Diskusi difokuskan pada empat topik utama: reformasi sistem pensiun nasional, harmonisasi program pensiun, digitalisasi dan demografi, serta peran dana pensiun dalam transisi hijau dan keuangan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Minister-Counsellor and Senior Treasury Representative untuk Asia Tenggara dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Cosimo Thawley menyampaikan dukungan Australia terhadap langkah Indonesia dalam memperkuat sistem pensiun nasional.
“Kami mengapresiasi kepemimpinan Pemerintah Indonesia dalam mendorong sistem pensiun yang inklusif dan berkelanjutan. Australia siap mendukung kerja sama lebih erat di sektor keuangan,” ujarnya.
Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kementerian Keuangan, Ihda Muktiyanto menegaskan urgensi reformasi sistem pensiun nasional untuk menjawab tantangan transisi demografi menuju aging population, rendahnya angka kepesertaan, dan penarikan dini Jaminan Hari Tua yang menghambat akumulasi dana jangka panjang.
“Reformasi sistemik melalui UU P2SK diarahkan untuk memperluas cakupan kepesertaan, memperkuat tata kelola investasi, serta mengharmonisasikan program pensiun agar lebih optimal mendukung pembiayaan pembangunan nasional,” jelas Ihda.(sct)
