PALANGKARAYA – Kekurangan tenaga kesehatan menjadi salah satu perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Faridawaty Darlan Atjeh saat melaksanakan Reses Perseorangan dengan mengunjungi Puskesmas Tangkiling, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya.
Dalam kunjungan tersebut, Faridawaty menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan.
Salah satu kebutuhan yang dinilai penting adalah penambahan tenaga kesehatan, khususnya tenaga kesehatan lingkungan (Kesling) dan dokter.
Faridawaty menyebutkan, kondisi tenaga medis yang tersedia saat ini masih belum memenuhi kebutuhan standar pelayanan. Puskesmas Tangkiling memiliki dua dokter PNS, satu tenaga P3K, dan satu tenaga kontrak.
“Puskesmas Tangkiling masih kekurangan tenaga Kesling dan membutuhkan penambahan dokter. Tenaga medis yang tersedia saat ini terdiri atas dua dokter PNS, satu P3K dan satu tenaga kontrak, sementara standarnya 14 tenaga kesehatan, satu fisioterapis medis dan satu terapis psikologis,” kata Faridawaty, Kamis (27/8/2026).
Kebutuhan penambahan tenaga kesehatan tersebut menjadi perhatian karena Puskesmas Tangkiling memiliki aktivitas pelayanan yang cukup tinggi.
Setiap hari, puskesmas melayani sekitar 40–50 pasien, sedangkan Unit Gawat Darurat (UGD) beroperasi selama 24 jam.
Selain melayani masyarakat setempat, Puskesmas Tangkiling juga menerima banyak pasien rujukan dari luar kota.
Tingginya aktivitas pelayanan tersebut membuat ketersediaan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Menurut Ketua DPW Partai Nasdem Kalteng ini, pemenuhan tenaga kesehatan perlu berjalan seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana puskesmas.
Dengan sumber daya manusia yang memadai, pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara lebih optimal sesuai kebutuhan.
Kebutuhan tenaga kesehatan juga tidak terlepas dari aspirasi peningkatan status dan standar pelayanan Puskesmas Tangkiling.
Puskesmas tersebut membutuhkan rehabilitasi bangunan yang rusak serta ruang rawat inap dengan kebutuhan anggaran kurang lebih Rp9 miliar untuk memenuhi standar Kementerian Kesehatan.
Bangunan utama Puskesmas Tangkiling diketahui telah berdiri sejak 2007 di atas lahan seluas 1.300 meter persegi.
Di sisi lain, puskesmas belum memiliki fasilitas ruang rawat inap, meskipun UGD telah beroperasi selama 24 jam dan banyak menerima pasien rujukan dari luar kota.
Faridawaty juga menyampaikan kebutuhan fasilitas pendukung lainnya, seperti ambulans air untuk meningkatkan pelayanan serta peningkatan ruang obat.
Seluruh kebutuhan tersebut menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan dalam kunjungan reses ke Puskesmas Tangkiling.
Usulan peningkatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan Puskesmas Tangkiling sebelumnya telah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan melalui Pemerintah Kota. Faridawaty meminta agar usulan tersebut dapat dibantu dan didorong realisasinya.
“termasuk kebutuhan tenaga kesehatan, dokter, fasilitas pelayanan dan sarana pendukung Puskesmas Tangkiling,” ujar Faridawaty menambahkan.
Selain persoalan tenaga kesehatan, Faridawaty turut menyoroti TPP Puskesmas yang saat ini dibayarkan sebesar 63 persen dari nasional. Dirinya berharap besaran tersebut tidak diturunkan dan, jika memungkinkan, dapat ditingkatkan kembali.
Untuk skema BLUD, Faridawaty menyebut jasa kapitasi dan jasa nonkapitasi sudah cukup. Karena itu, harapan yang disampaikan adalah agar TPP tetap dipertahankan. Ia juga menyinggung dampak efisiensi anggaran yang membuat tidak adanya TPP ke-13.
Menurutnya lebih dalam lagi, pemenuhan tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas Tangkiling.
Ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan menjadi penunjang agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal, terutama dengan tingginya jumlah pasien dan layanan UGD 24 jam.
“Pemenuhan tenaga kesehatan harus menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan Puskesmas Tangkiling,”
“Ketika kebutuhan tenaga, fasilitas, dan sarana pelayanan dapat dipenuhi secara bertahap, masyarakat akan mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik dan sesuai kebutuhannya,” tutup Faridawaty.(sct)
