KASONGAN – Wakil Bupati Katingan Firdaus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan dalam memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mencegah potensi konflik sosial di daerah.
“Pencegahan konflik sosial tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan koordinasi lintas sektor yang kuat agar isu kecil tidak berkembang menjadi persoalan besar,”
“Kami di Katingan siap bersinergi dengan Pemprov dan pemerintah pusat untuk menjaga kondusivitas wilayah,” ujar Firdaus usai menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergitas Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo dan Kemenko Polhukam RI di Palangka Raya, kemarin.
Rakor yang digelar di Ballroom Seruyan 3, Hotel M Bahalap, turut dihadiri oleh pimpinan Forkopimda, perwakilan kabupaten/kota se-Kalteng, unsur TNI/Polri, serta tokoh masyarakat, adat, dan agama.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat deteksi dini dan pencegahan potensi konflik sosial agar stabilitas keamanan tetap terjaga menjelang berbagai agenda strategis nasional dan daerah.
Firdaus menyambut baik langkah pemerintah pusat dan provinsi yang terus memperkuat koordinasi penanganan konflik. Menurutnya, sinergi ini menjadi pondasi penting bagi pembangunan daerah yang aman, damai, dan harmonis.
“Kehadiran kami di forum ini menunjukkan komitmen Katingan untuk menjadi bagian dari solusi, bukan sumber persoalan. Dengan koordinasi yang kuat, kita bisa menciptakan ketenteraman di masyarakat,” pungkas Firdaus.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menekankan pentingnya soliditas Forkopimda dalam memitigasi isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik.
“Penanganan konflik sosial harus menjadi prioritas kita bersama. Kami akan memperkuat peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini potensi konflik di wilayah masing-masing,” tegas Edy Pratowo.
Ia menyebut bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan alokasi anggaran tahun 2026 untuk mendukung upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Edy juga menyoroti perlunya penguatan forum-forum partisipatif masyarakat seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah dialog dan kolaborasi untuk mencegah gesekan sosial.
Sementara itu, perwakilan Kemenko Polhukam RI melalui Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bidkor Kamtibmas) menegaskan pentingnya sistem penanganan konflik yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan kunci menjaga stabilitas nasional. Deteksi dini dan penyelesaian konflik sosial harus dilakukan secara terintegrasi,” ujar Deputi Bidkor Kamtibmas.(sct)
