PALANGKARAYA – Penetapan 40 penyandang disabilitas terlantar sebagai sasaran program Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah menjadi perhatian anggota legislatif Kalteng.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh mempertanyakan dasar penentuan jumlah penerima manfaat tersebut, termasuk indikator yang digunakan pemerintah dalam menetapkan sasaran program.
Menurut Faridawaty, “perencanaan anggaran pelayanan sosial harus didukung landasan data yang jelas dan terukur. Hal itu diperlukan agar program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan perlindungan,” kata Faridawaty dalam rapat Komisi III DPRD Kalteng bersama Dinas Sosial, Jumat (20/11/2026).
ia menilai penetapan jumlah penerima program tidak cukup hanya mencantumkan angka dalam dokumen perencanaan, tetapi harus disertai penjelasan mengenai metode pendataan, kriteria penerima, serta cakupan wilayah penanganan.
Ketua DPW Partai Nasdem Kalteng ini memandang angka 40 orang perlu dijelaskan secara terbuka, terutama terkait parameter yang digunakan untuk menentukan penyandang disabilitas terlantar sebagai penerima manfaat.
Kejelasan tersebut penting agar perencanaan program tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga sesuai dengan kondisi dan persoalan nyata masyarakat di lapangan.
“Penetapan 40 orang itu parameternya apa? Kemudian sasarannya daerah mana saja?” tanyanya saat rapat bersama Dinas Sosial.
Faridawaty juga mengingatkan bahwa Kalimantan Tengah memiliki wilayah yang luas, terdiri atas 13 kabupaten dan satu kota. Setiap daerah memiliki kondisi geografis, karakteristik masyarakat, serta kebutuhan sosial yang berbeda. Karena itu, perbedaan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun program penanganan penyandang disabilitas terlantar.
Menurutnya, pendataan dan penentuan alokasi bantuan harus memperhatikan kondisi seluruh wilayah agar sasaran program tidak hanya terpusat di daerah tertentu. Pemerintah perlu memastikan bahwa penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan maupun bantuan dapat teridentifikasi dan tidak terlewatkan dalam proses penetapan penerima manfaat.
“Kita memiliki 13 kabupaten dan satu kota. Setiap penganggaran harus memiliki barometer yang jelas,” tegasnya.
Selain mempertanyakan jumlah penerima manfaat, Faridawaty meminta Dinas Sosial menjelaskan sumber data, indikator penentuan penerima, serta berbagai pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan anggaran.
Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memastikan program pemerintah disusun secara rasional, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan pelayanan sosial tidak semata-mata ditentukan oleh besaran anggaran maupun jumlah penerima yang ditetapkan.
Hal yang lebih mendasar adalah memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan melalui proses pendataan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan pemerataan pelayanan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
“Setiap penganggaran harus memiliki barometer yang jelas, berdasarkan data dan kebutuhan di lapangan, agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan merata,” ujar Faridawaty.
Sorotan Komisi III DPRD Kalteng tersebut menjadi perhatian bagi Dinas Sosial dalam mengevaluasi perencanaan program penanganan penyandang disabilitas terlantar. Penjelasan mengenai kriteria penerima, validitas data, dan distribusi sasaran di berbagai daerah diperlukan agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan serta menjangkau masyarakat secara adil.
Kejelasan data dan ketepatan penetapan penerima manfaat menjadi aspek penting agar program pelayanan sosial tidak berhenti pada perencanaan anggaran.
Melalui pendataan yang transparan, alokasi anggaran berbasis kebutuhan, serta pemerataan sasaran, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas terlantar di Kalimantan Tengah.
“Yang terpenting, program harus disusun berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat di lapangan, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan,” tandas Faridawaty.(sct)








