PALANGKARAYA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Wengga Febri Dwi Tananda mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan tenaga kesehatan hingga ke wilayah desa, khususnya daerah terpencil yang masih minim layanan kesehatan.
“Keberadaan nakes di desa terutama terpencil itu sangat penting, namun kenyataannya masih banyak desa yang tidak memiliki nakes, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya belum lama ini.
Ia menilai, hingga saat ini distribusi tenaga kesehatan di Kalimantan Tengah masih belum merata, sehingga banyak desa yang belum memiliki tenaga medis dan berdampak pada sulitnya masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan.
Menurut Wengga, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada keterbatasan akses layanan kesehatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar bagi masyarakat, terutama dalam situasi darurat.
Dirinya mengungkapkan, tidak sedikit masyarakat di desa yang mengalami kondisi kesehatan serius bahkan hingga meninggal dunia karena tidak mendapatkan penanganan medis secara cepat.
Selain itu, ibu hamil di daerah terpencil juga kerap menghadapi risiko saat melahirkan akibat keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas yang memadai.
Wengga menambahkan, jarak tempuh yang jauh dari desa menuju pusat layanan kesehatan di kecamatan atau ibu kota kabupaten semakin memperburuk kondisi tersebut.
Keterbatasan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang belum memadai juga menjadi kendala utama dalam akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil.
“Keadaan ini harus bisa menjadi perhatian serius pemerintah, karena bagi masyarakat di desa terpencil keberadaan nakes sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, kita minta pemda berupaya untuk melakukan pemerataan nakes,” tegasnya.
Saat ini tenaga kesehatan masih lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga menimbulkan ketimpangan layanan yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat di desa.
Menurutnya, sektor kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara merata bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Wengga menyarankan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang mampu menarik minat tenaga kesehatan agar bersedia bertugas di daerah terpencil.
Pentingnya dukungan infrastruktur, seperti akses jalan, jaringan listrik, dan telekomunikasi, guna mendukung kenyamanan dan kelancaran tugas tenaga kesehatan di lapangan.
“Misalnya infrastruktur harus diperhatikan, jaringan listrik, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Karena kurangnya minat nakes bertugas di daerah terpencil itu disebabkan akses jalan dan lainnya yang sulit,” imbuhnya.
Pihaknya berharap ke depan tidak ada lagi wilayah terpencil di Kalimantan Tengah yang kekurangan tenaga kesehatan, sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak.
“Pemerintah harus terus berupaya agar pemerataan tenaga kesehatan ini bisa terwujud demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” tandas Wengga.(*)
