KASONGAN – Bupati Katingan, Saiful, bersama Pj Sekda dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan RI di Jakarta membahas sejumlah isu penting terkait pengelolaan hutan dan pembangunan daerah.
Saiful menjelaskan bahwa hingga kini Kabupaten Katingan tidak pernah menerima Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR) sejak 2018, meski daerahnya berkontribusi besar dalam menjaga kelestarian hutan nasional.
“Kami berharap ada solusi konkret agar hak daerah bisa diperhatikan,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).
Selain itu, keterbatasan ruang terbuka untuk pembangunan yang hanya 12,56 persen dari total wilayah menjadi kendala serius bagi pengembangan infrastruktur publik.
Dirinya juga mengusulkan pembentukan Taman Hutan Raya (Tahura) sebagai alternatif pengelolaan kawasan konservasi yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat.
Persoalan karbon trading turut menjadi sorotan. Menurut Saiful, mekanisme perdagangan karbon yang berjalan belum memberi dampak nyata bagi masyarakat Katingan, meski wilayah ini termasuk dalam proyek berskala internasional.
“Manfaat perdagangan karbon seharusnya bisa langsung dirasakan masyarakat lokal,” jelasnya menambahkan.
Bupati juga meminta dukungan pusat dalam pengelolaan Hutan Lindung Sebangau, yang membutuhkan pendekatan lintas sektor agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem.
Pemkab Katingan menegaskan komitmennya memperjuangkan hak daerah, memperkuat pengelolaan lingkungan, serta mencari solusi kreatif untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dukungan pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong pembangunan daerah tanpa mengabaikan kelestarian hutan,” tutup Saiful.(sct)
