SURABAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat komitmen memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai langkah strategis mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan daerah.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan memiliki dampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat.
“Sektor jasa keuangan memiliki potensi melipatgandakan perekonomian, bahkan bisa menjadi beberapa kali lebih besar dari PDRB daerah apabila literasi dan inklusi masyarakat terus meningkat,” ujar Mahendra saat membuka Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di Surabaya, Jumat (24/10/2025).
Mahendra menjelaskan, setelah masyarakat memiliki akses dasar seperti rekening tabungan, langkah berikutnya adalah mendorong partisipasi dalam pembiayaan, investasi, dan perlindungan asuransi agar pemanfaatan produk keuangan menjadi lebih produktif.
“Dengan literasi dan inklusi yang kuat, kita bergerak menuju utilisasi keuangan yang lebih tinggi dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selama Bulan Inklusi Keuangan 2025, OJK mencatat lebih dari 10 juta peserta edukasi keuangan, dengan pembukaan 3,55 juta rekening bank baru serta peningkatan signifikan akses ke berbagai produk keuangan lainnya.
Capaian ini menunjukkan komitmen kuat OJK dan seluruh mitra dalam memperluas jangkauan layanan keuangan formal hingga ke 180 desa tertinggal di 73 kabupaten/kota wilayah 3T.
“Peningkatan akses dan literasi keuangan adalah jalan menuju kemandirian ekonomi bangsa. Melalui inklusi keuangan yang merata, kita wujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera,” pungkas Mahendra.
Disisi lain, epala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan pentingnya prinsip No One Left Behind dalam perluasan akses keuangan yang setara.
“Peningkatan literasi dan inklusi keuangan bukan sekadar angka, tapi soal kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada satu pun kelompok yang tertinggal, termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah 3T,” ujarnya.
Ia menambahkan, OJK terus memperkuat tiga pilar utama dalam inklusi keuangan, yaitu edukasi yang tepat sasaran, perluasan akses yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah daerah dan pelaku industri keuangan.
“Sinergi menjadi kunci. Bersama pemerintah daerah dan pelaku jasa keuangan, kita pastikan manfaat inklusi keuangan dirasakan seluruh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di daerahnya.
“Inklusi keuangan di Jawa Timur sudah cukup tinggi, namun tingkat literasinya masih perlu diperkuat agar layanan keuangan semakin mudah dijangkau, aman, dan bermanfaat,” ujarnya.
Sebagai puncak rangkaian BIK 2025, OJK juga menggelar Financial Expo (FinExpo) 2025 di Tunjungan Plaza Surabaya pada 23–26 Oktober.
Ajang ini menjadi wadah kolaborasi antara kementerian, lembaga, pelaku jasa keuangan, dan UMKM dalam memberikan layanan serta edukasi keuangan langsung kepada masyarakat.(sct)
