BANJARMASIN – Penerapan governansi atau tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena, saat membuka kegiatan Governansi Insight Forum di Gedung Mahligai Pancasila yang diikuti lebih dari 550 peserta secara hybrid dari berbagai kalangan lembaga keuangan, akademisi, dan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
“Nah diharapkan dengan berlakunya dan diimplementasikannya POJK ini, maka kepercayaan masyarakat bisa terjaga terhadap sektor jasa keuangan,”
“Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama membangun sektor jasa keuangan yang berintegritas, demi menjaga ketahanan ekonomi dan mencapai visi nasional dan daerah ke depannya,” ujarnya, Selasa (17/06/2025).
Menurut Sophia, integritas merupakan kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
Ia mengutip data Worldatlas.com 2025 dan Transparency International 2024 yang menunjukkan keterkaitan langsung antara tingginya tingkat integritas suatu negara dan percepatan pembangunan nasional.
OJK, kata dia, menaruh perhatian serius dalam memperkuat tata kelola sektor jasa keuangan melalui pendekatan regulatif dan kolaboratif.
Ia pun menuturkan, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud, sebagai pedoman wajib bagi seluruh Lembaga Jasa Keuangan.
Regulasi ini dirancang untuk memperkuat sistem deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi kecurangan yang dapat mengganggu stabilitas industri keuangan.
Sophia juga menjelaskan bahwa penguatan tata kelola internal di OJK turut dilakukan dengan menjadikan Survei Penilaian Integritas KPK sebagai indikator penilaian kinerja organisasi.
Hal ini mencerminkan komitmen OJK dalam membangun lembaga yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Potensi risiko kecurangan yang meningkat harus direspons secara sistematis. OJK berkomitmen mewujudkan sektor jasa keuangan yang kokoh secara struktural dan etis,” ujarnya lagi.
Tidak hanya itu, Sophia pun mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk menyatukan pandangan lintas sektor dalam memperkuat prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam menjawab tantangan era digital dan kompleksitas sosial.
Dirinya juga menambahkan, melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin memahami urgensi penerapan integritas secara menyeluruh, baik di internal organisasi maupun dalam ekosistem ekonomi yang lebih luas.
“Forum ini menjadi titik temu komitmen kita bersama dalam memperkuat tata kelola dan menjaga keberlanjutan ekonomi yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia,” tandas Sophia.(sct)
