PALANGKARAYA – Sebanyak 97 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah menjadi perhatian serius dalam pertemuan Tim Percepatan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi BPK di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (6/8/2025).
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo menekankan pentingnya langkah konkret dalam penyelesaian seluruh rekomendasi yang tertunggak.
“Kalau dilihat dari nominalnya memang tidak ada yang terlalu besar sekali, tetapi kita harus cermati. Jangan sampai temuan yang sudah berulang ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian. Kita tidak boleh masuk ke lubang yang sama,” ujar Reza.
Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat 97 temuan dari tahun 2009 hingga 2024 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp3,95 miliar.
Dari jumlah itu, sekitar Rp3,68 miliar telah disetorkan, menyisakan Rp269 juta yang masih harus diselesaikan.
Reza menegaskan pentingnya menyelesaikan seluruh temuan agar tidak muncul persoalan baru akibat kelalaian internal.
“Ini harus kita selesaikan. Jangan sampai ada temuan baru lagi hanya karena keteledoran kita,” tegasnya lagi.
Dalam forum tersebut, Reza juga meminta seluruh kepala bidang dan tim terkait mengikuti proses diskusi hingga tuntas dan menyusun rencana tindak lanjut bersama BPK secara terstruktur.
Pendampingan dari Inspektorat dan Kejaksaan pun mulai dilibatkan sebagai langkah baru dalam memperkuat pengawasan.
“Kita harus dampingi bersama tim BPK supaya memahami betul setiap temuan itu. Jangan sampai kerja keras kita malah menimbulkan masalah di kemudian hari,” imbuh Reza.
Untuk mencegah terulangnya temuan, Dinas Pendidikan Kalteng menyiapkan sistem Pena Kalteng sebagai platform pengawasan dana BOS, BOSDA, dan BPP secara daring.
Inovasi ini sejalan dengan visi-misi Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel.
“Anggaran kita cukup besar tahun ini, meskipun ada penyesuaian APBD. Justru karena besar, pertanggungjawabannya juga besar. Jangan sampai keteledoran membuka pintu kesalahan baru,” kata Reza menegaskan.
Reza menutup pertemuan dengan mengajak semua pihak menjaga komitmen bersama dalam menyelesaikan seluruh temuan BPK dan memperbaiki tata kelola di lingkungan pendidikan Kalteng.
“Kita hadir bukan untuk menambah masalah, tapi memperbaiki. Dengan kerja sama yang baik antara Dinas Pendidikan, BPK, dan lembaga pendamping lainnya, saya yakin kita bisa menutup seluruh temuan dan mencegah terulangnya masalah di kemudian hari,” pungkas Reza.(sct)
