JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen menjaga sektor jasa keuangan (SJK) tetap resilient agar mampu berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk 2026, OJK menetapkan tiga kebijakan prioritas, yakni penguatan ketahanan SJK, pengembangan ekosistem SJK yang kontributif, serta pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan kondisi fundamental perekonomian dan kinerja sektor jasa keuangan yang solid menjadi modal penting menghadapi tantangan ke depan.
“Kondisi fundamental perekonomian dan juga kinerja sektor jasa keuangan sangat solid menjadi modalitas yang sangat penting untuk kelanjutan kita ke depan,” ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, belum lama ini.
Friderica menjelaskan, penguatan ketahanan SJK dilakukan melalui pemenuhan modal minimum lembaga jasa keuangan, pengembangan keuangan syariah, penyempurnaan tata kelola dan manajemen risiko termasuk risiko siber, serta penguatan infrastruktur pengawasan berbasis teknologi.
OJK juga mendorong reformasi integritas pasar modal melalui delapan rencana aksi, di antaranya peningkatan free float saham menjadi 15 persen dan pengungkapan ultimate beneficial owner.
Selain itu, OJK memperkuat pengawasan market conduct dan penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan kejahatan di sektor jasa keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) bersama Satgas PASTI dan aparat penegak hukum.
Kebijakan prioritas kedua difokuskan pada pengembangan ekosistem SJK yang kontributif melalui deregulasi perizinan, penguatan akses pembiayaan UMKM, serta dukungan terhadap program prioritas pemerintah.
Hingga Desember 2025, pembiayaan awal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mencapai Rp149 triliun, sementara pembiayaan ekosistem Program Makan Bergizi Gratis disalurkan sebesar Rp1,02 triliun.
Sementara itu, kebijakan ketiga diarahkan pada pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan, termasuk peningkatan peran investor institusional, penguatan literasi dan inklusi keuangan, serta dukungan terhadap target Net Zero Emission melalui penyusunan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia dan pengembangan Sistem Registri Unit Karbon.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi langkah OJK dalam mendukung program prioritas pemerintah dan memperkuat stabilitas sektor keuangan.
“Kami percaya dengan reformasi yang dilakukan, masa depan perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh sektor keuangan yang stabil, kredibel, dan berkontribusi pada pertumbuhan,” kata Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, OJK juga menyampaikan outlook sektor jasa keuangan 2026 yang tetap positif.
Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh 10–12 persen, dengan penghimpunan dana pasar modal ditargetkan mencapai Rp250 triliun.
OJK menegaskan akan terus melakukan review outlook secara berkala dan memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mengoptimalkan peran SJK bagi perekonomian nasional.
