PALANGKARAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah memastikan pelaksanaan program sekolah gratis dan pelatihan kompetensi dasar siswa (PKDS) terus berjalan optimal sebagai bentuk dukungan terhadap visi Gubernur Kalteng melalui Kartu Huma Betang.
“Separuh isi Kartu Huma Betang menyentuh langsung sektor pendidikan. Ini menunjukkan betapa besar perhatian Bapak Gubernur terhadap pembangunan SDM,” kata Plt. Kepala Disdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPRD Kalteng membahas Rancangan Perubahan KUPA dan PPAS APBD 2025, Rabu (25/6/2025).
Ia menyebut empat program utama yang melibatkan Disdik, yaitu sekolah dan kuliah gratis, BLT Rp2 juta/KK, Program 1000 Rumah Guru, dan PKDS Berkah.
Khusus PKDS, merupakan program eksklusif bagi siswa SMA/SMK di Kalteng agar memiliki tiga sertifikat kompetensi nasional dari BNSP saat lulus.
“PKDS ini menjadi langkah konkret membuka lapangan kerja sejak dini. Program ini hanya ada di Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Reza juga menyoroti penyaluran dana BOSDA lebih dari Rp40 miliar yang telah menjangkau 37.000 siswa kurang mampu di pedalaman.
Pihaknya memastikan seluruh anak dari keluarga tidak mampu digratiskan sekolahnya oleh Pemprov Kalteng. Sedangkan siswa dari keluarga berpenghasilan menengah ke atas disesuaikan.
“Bapak Gubernur sangat tegas. Tidak boleh ada anak yang putus sekolah hanya karena biaya,” tambahnya.
Terkait isu penahanan ijazah oleh sekolah, Reza menegaskan sudah ada larangan keras. Bahkan dirinya sudah sampaikan kepada seluruh kepala sekolah tidak boleh menahan ijazah. Kalau dilanggar, sanksinya bisa pencopotan.
Dalam forum tersebut, Reza juga mengusulkan tambahan anggaran untuk pengadaan meja dan kursi belajar. Pihaknya menyebut penguatan sarana dan prasarana menjadi prioritas dalam perubahan anggaran ini.
“Kami ingin memastikan lingkungan belajar yang nyaman dan layak untuk semua siswa,” tutupnya.(sct)
