PALANGKARAYA – Dalam rangka monitoring sekaligus evaluasi atas program TPAKD di seluruh wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Serta memastikan bahwa program yang direncanakan telah terlaksana dengan baik dan dapat meningkatkan inklusi keuangan, sehingga pada akhirnya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
OJK Kalteng melaksanakan kegiatan Coaching Clinic Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Triwulan II Tahun 2024 Bertempat di Aula Hapakat Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (30/7/2024).
Peserta terdiri dari perwakilan pelaksana teknis masing-masing TPAKD di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, serta turut mengundang 3 (tiga) narasumber, terdiri dari Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah, Pemimpin PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Sampit serta Pemimpin Departemen Pengembangan Produk dan Digitalisasi PT BPD Kalimantan Tengah.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz menyampaikan bahwa TPAKD memiliki tujuan utama, yaitu untuk mendorong ketersediaan akses/inklusi keuangan masyarakat.
“Adapun indikator untuk mengukur akses keuangan di daerah diantaranya Akses/penetration/ownership merupakan tingkat kepemilikan produk dan/atau layanan keuangan berupa rekening tabungan, kredit/pembiayaan, asuransi dengan memperluas sudut pandang berdasarkan gender dan wilayah,” kata Primandanu.
Selanjutnya Ketersediaan, merupakan titik akses infrastruktur pendukung untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan. Penggunaan, merupakan jumlah pengguna produk dan layanan keuangan yang menunjukkan kualitas penggunaan dalam mendukung keberlanjutan akses keuangan dan pertumbuhan ekonomi.
“Saya sangat berharap kita dapat senantiasa bersinergi dan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi pertumbuhan ekonomi di Kalteng, dengan menerapkan 4 kunci utama keberhasilan TPAKD, yakni komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, infrastruktur yang memadai, penetapan kebijakan yang tepat, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.” jelasnya menambahkan.
Pada kesempatan tersebut, OJK Kalteng juga menyampaikan informasi mengenai generic model program TPAKD yang telah berjalan dengan baik dan dapat diadopsi oleh TPAKD lainnya, seperti program Bank Sampah.
Selain itu, disampaikan juga informasi mengenai kewajiban penyampaian rencana kerja dan laporan realisasi program kerja triwulanan tahun 2024 oleh masing-masing TPAKD, disertai pemberian bimbingan teknis penyampaian laporan dimaksud melalui Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD).
Disisi lain, Leono Epatha selaku Pemimpin Departemen Pengembangan Produk dan Digitalisasi PT BPD Kalimantan Tengah yang menyampaikan materi mengenai produk dan layanan PT BPD Kalimantan Tengah, antara lain Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) UMKM Berkah dan Betang Berkah dengan bunga 1,5 persen per tahun yang dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM di masing-masing daerah.
“Bank Kalteng siap memfasilitasi serta memberikan pendampingan terkait program-program kerja dari TPAKD untuk dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah Kalimantan Tengah.” ujar Leono.
Selanjutnya, Ida Bagus Shamkara Agung selaku Pemimpin Cabang PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Sampit menyampaikan informasi mengenai produk asuransi yang dimiliki oleh Jasindo, yakni salah satunya Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
“Mengingat lahan pertanian di Kalimantan Tengah yang sangat luas, maka penting adanya sinergi dan kerjasama dalam penerapan asuransi di bidang pertanian agar dapat memberikan perlindungan pada saat terjadi risiko gagal panen,” kata Ida.
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah, Susilo Tri Anggono, SE, MBA menyampaikan pemaparan mengenai Potensi Sektoral Ekonomi di wilayah Kalimantan Tengah.
“Dalam rangka menghadapi perlambatan ekonomi global, maka perlu dibangun koordinasi, sinergi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak,” kata Susilo
Susilo juga menyampaikan beberapa kolaborasi program yang dapat dilakukan, antara lain Program Kemitraan Publik – swasta dengan infrastruktur dan pengembangan ekonomi.
Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa kredit pembiayaan dan Program pendidikan dan pelatihan kewirausahaan serta peningkatan literasi keuangan digital masyarakat.(nd)